Demi Kelancaran di Selat Hormuz, UEA Serukan Deeskalasi Konflik

Istanbul, tvOnenews.com -Menteri Negara Uni Emirat Arab Khalifa Shaheen Al Marar menyampaikan dalam  Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat meminta ketegangan mereda di kawasan yang sedang menghadapi perubahan dan perpecahan, serta menekankan bahwa rantai pasokan harus dapat melintasi Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional.

"Wilayah ini sedang mengalami transformasi dan perpecahan, dan ketegangan harus dikurangi," kata Al Marar. Seruan itu dilontarkan Al Marar di tengah perang yang berawal dari serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Iran lalu membalas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sejumlah lokasi di negara-negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab.

Serangan berikutnya oleh AS terhadap Iran serta perselisihan mengenai pelayaran melalui Selat Hormuz telah memperumit pembicaraan antara AS dan Iran, meskipun keduanya telah menandatangani nota kesepahaman pada pertengahan Juni.

"Negara saya tetap berkomitmen pada sikap moderat, menolak kekerasan dan ekstremisme, serta berinvestasi pada masyarakat dan potensi besar kawasan kami. Kami mengulurkan tangan kepada mitra-mitra di kawasan ini dan di seluruh dunia untuk membangun, bukan menghancurkan, serta untuk mempersatukan masyarakat, bukan memecah belah mereka," kata Al Marar.

Sementara itu, Al Marar menambahkan negaranya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah Konferensi Air PBB 2026 bersama dengan Senegal, sehingga perlu ada tindakan bersama terkait air, iklim, dan ketahanan pangan.

Baca Juga

Transformasi Industri Hijau Dorong Kebutuhan Talenta Baru, Petrokimia Gresik Bawa Isu ke Forum PBB

Dia pun mengundang berbagai negara untuk menghadiri konferensi di Abu Dhabi dan mengatakan Uni Emirat Arab berharap konferensi tersebut dapat mendorong solusi praktis guna memperkuat ketahanan air.

Kemudian, terkait Sudan, Al Marar menyerukan agar perang diakhiri dan mengatakan tidak ada pihak mana pun dalam konflik tersebut yang boleh ikut menentukan masa depan negara itu.

Sudan telah berulang kali menolak perlakuan yang menyamakan tentara nasionalnya dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang bersifat paramiliter, dengan alasan RSF harus dilucuti senjatanya.

Pihak berwenang Sudan menuding Uni Emirat Arab mendukung RSF yang telah berulang kali dibantah oleh Abu Dhabi.

Perang antara tentara Sudan dan RSF, yang dimulai sejak April 2023, telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi, menurut perkiraan PBB dan lembaga internasional.(ant)