Kabut Asap Karhutla Merambah ke Malaysia, PM Anwar Ibrahim Kontak Presiden Prabowo Cari Solusi Bersama

tvOnenews.com – Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia memasuki fase krusial setelah dampak sebaran kabut asap mulai meluas ke sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina.

Eskalasi tersebut mendorong Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengeluarkan titah meliburkan sekolah di wilayah Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, hingga Putrajaya demi keselamatan para siswa.

Merespons krisis lingkungan regional ini, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2026 guna menyepakati langkah-langkah penanganan bersama.

"Kita juga menyatakan sejak beberapa minggu lalu kesediaan kita memberikan apa pun bentuk kerja sama," ujar PM Anwar Ibrahim.

Sumber :

• dok. BPMI Istana Negara

Indonesia Setujui Operasi Modifikasi Cuaca Lintas Batas

Baca Juga

Dua Negara Tetangga yang Terdampak Kabut Asap akibat Karhutla

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kuasa Usaha Ad Interim Kedubes Malaysia di Jakarta Farzamie Zarkawi mengonfirmasi bahwa Pemerintah Indonesia telah menyetujui permintaan penyemaian awan (cloud seeding) atau operasi modifikasi cuaca di sepanjang perbatasan Kalimantan.

"Kami tentu berharap situasinya dapat segera pulih. Kami juga bersedia membantu kapan pun jika diminta," tutur Farzamie.

Hingga 9 Oktober 2026, sistem SiPongi Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 437 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia, di mana 270 titik berada di enam provinsi prioritas penanganan.

Sumber :

• Dokumentasi BNPB

Di tingkat kedaerahan, ASEAN resmi mengaktifkan status Siaga 3 berdasarkan protokol Kesepakatan Polusi Kabut Asap Lintas Batas (AATHP).

Status ini mewajibkan Indonesia membagikan laporan harian secara transparan terkait pemantauan, peta proyeksi arah asap, hingga langkah penanggulangan darurat.

Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang memastikan bahwa koordinasi regional berjalan sangat erat dan harmonis tanpa ada nota protes dari negara tetangga.

"Kami tidak menerima nota protes dari negara-negara di kawasan maupun negara-negara tetangga," tegas Yvonne.

Sejikitnya delapan negara mitra internasional—termasuk Amerika Serikat, Australia, Jepang, Rusia, Ukraina, dan Kanada—telah menerjunkan puluhan armada pesawat pemadam air (water bombing) untuk menyokong operasi darurat darat dan udara Pemerintah RI.

Di dalam negeri, otoritas penegak hukum juga secara tegas memproses hukum puluhan korporasi dan oknum pelaku pembakaran hutan secara terukur.