Eisenkot Tolak Gabung dengan Pemerintahan Netanyahu Bahkan Jika Diminta Trump, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - KAN melaporkan bahwa Pemimpin Partai Yashar Gadi Eisenkot menolak bergabung dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu bahkan jika diminta Presiden AS Donald Trump sekalipun.

Berdasarkan laporan tersebut, Senin (2/11/2026), Eisenkot menyampaikan pernyataan itu baru-baru ini dalam sebuah pertemuan tertutup berdasarkan keterangan sumber yang tidak disebutkan namanya.

"Saya tidak akan duduk dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu. Jika Trump mengundang saya, saya akan menghormati presiden dan hadir. Namun, saya akan menegaskan bahwa ini menyangkut urusan dalam negeri Israel dan saya akan mencegah segala bentuk campur tangan," katanya.

Adapun pernyataan dari Eisenkot itu muncul setelah Netanyahu mengatakan dirinya terbuka untuk membahas pembentukan pemerintahan luas.

Namun, dia menegaskan bahwa dirinyalah yang harus memimpin pemerintahan tersebut.

Selain itu, Netanyahu juga menolak koalisi yang bergantung pada dua partai Arab utama, yakni Ra'am dan Joint List.

Baca Juga

Hasil Pemilu Israel: 99 Persen Suara Dihitung, Ini Perolehan Netanyahu dan Eisenkot

Dalam pemilu parlemen pekan lalu, blok Netanyahu meraih 53 kursi. Sementara itu, partai-partai oposisi yang dipimpin kelompok Yahudi meraih 48 kursi dan partai-partai Arab meraih 19 kursi.

Dengan kata lain, tidak ada satupun kubu yang menjadi mayoritas dari 120 kursi Knesset.

Partai Together pimpinan Naftali Bennett, Partai Demokrat pimpinan Yair Golan, dan Partai Yisrael Beytenu pimpinan Avigdor Lieberman merekomendasikan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Rekomendasi yang diperkirakan datang dari dua daftar partai Arab dapat meningkatkan dukungan terhadap Eisenkot menjadi 67 anggota parlemen.

Akan tetapi, penolakan Lieberman untuk bergabung dengan pemerintahan yang melibatkan partai Arab masih menjadi hambatan dalam pembentukan koalisi.

Para pemimpin oposisi pun dijadwalkan bertemu 3 November 2026 untuk menyelaraskan posisi sebelum Presiden Israel Isaac Herzog memulai konsultasi selama dua hari dengan faksi-faksi parlemen pada 4 November 2026. (ant/nsi)