Jakarta - Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari mendesak komunitas internasional untuk membedakan upaya perlindungan hak-hak perempuan Afghanistan dengan situasi ekonomi dan kemanusiaan negara itu ketika menangani isu Taliban. 

"Tidak ada yang percaya bahwa dengan membiarkan rakyat Afghanistan kelaparan maka kita tidak dapat mencapai pemberdayaan perempuan atau tujuan lainnya," ujar Zardari kepada Anadolu di New York. 

Dengan Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, diikuti oleh gangguan bantuan keuangan internasional, telah membuat Afghanistan menghadapi krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. 

Di bawah Taliban, banyak hak perempuan dan anak perempuan dihapus, termasuk hak pendidikan. 

Amerika Serikat dan negara-negara Barat menangguhkan bantuan keuangan setelah Taliban merebut kekuasaan. Pemerintahan Presiden Joe Biden membekukan 7 miliar dolar AS cadangan devisa bank sentral Afghanistan sebagai bagian dari sanksi terhadap kelompok garis keras itu. 

Banyak negara telah mengajukan beberapa syarat untuk pengakuan Taliban, termasuk di antaranya perlindungan hak-hak perempuan, pembentukan pemerintahan yang inklusif, serta jaminan agar Afghanistan tidak menjadi surga bagi terorisme. 

“Jika akses perbankan mereka akan ditutup, dana mereka akan ditutup – anda tidak hanya menghukum pemerintah di Afghanistan, anda juga menghukum rakyat Afghanistan,” kata Zardari.