Finlandia Kecam dan Tak izinkan Aksi Pembakaran Al-Quran di Negaranya

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Finladia melalui Kemnterian Luar Negeri menyatakan tidak akan memberi izin terkait aksi pembakaran kita suci Al-quran seperti yang terjadi di Swedia dan Denmark.

Penyataan tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Finlandia, Pekka Haavisto, seperti yang dilansir yle.fi.

"Pemerintah Finlandia memahami mereka yang tersinggung atas pembakaran al-quran," Ungkap Pekka Haavisto.

Oleh karenanya, pemerintah Finlandia dengan tegas tak akan memberikan izin untuk aksi-aksi yang akan merusak perdamaian agama yang ada di Finlandia. Tentu saja, hal ini sangat berbanding terbalik dengan Swedia dan Denmark yang seolah membiarkan aksi pembekaran kitab suci Al-quran terjadi.

Namun, jika aksi tersebut tetap dilakukan oleh warga Finlandia, pemerintah tak segan-segan menjerat pelaku aksi tersebut dengan ancaman hukuman. Apalagi, Finlandia memiliki UU tentang kesakralan agama, termasuk di dalamnya mengatur tentang penodaan agama.

Keberadaan UU tersebut di Finlandia sempat mendapat reaksi dari Komite Ham PBB, yang meminta Pemerintah Finladia untuk mengubahnya. Namun, atas dasar menjaga perdamaian umat beragama di Finlandia, angota parlemen tetap mempertahankanya. 

Baca Juga

Dari Korea, Turki, hingga Proliga: Siapa Sangka Gaji Megawati Hangestri Sebelum Main di Red Sparks Segini

"Undang-Undang tersebut lebih sebagai pengingat untuk menunjukan respek pada yang lain, meski kita tidak setuju." Ungkap Sari Essayah, Politisi Partai Demokrat Kristen.

Meski Demikian, Pemerintah Finlandia tetap menghormati kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dengan tak melanggar aturan yang ada.

Sikap tegas Finladia pun disambut positif oleh Pemerintah Turki, melalui Menteri luat Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, Sikap turki tentu akan berbeda terhadap Finladia terkait rencana bergabungnya Finladia menjadi Anggota Nanto.

"Saya pikir ini fair untuk membedakan antara negara yang problematik dan negara yang kurang problematik." Ungkap Mevlut Cavusoglu.

Bahkan, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pun memberikan signyal positif kepada Finlandia terkait rencana bergabungnya Finladia ke Nato, atas ketegasanya menjaga perdamaian anatar umat beragam dinegaranya

"Kami mungkin akan merespon Finladia secara berbeda jika dibutuhkan, dan tentu saja ini akan mengejutkan Swedia, Jika Finlandia tidak melakukan kesalahan yang sama." Ungkap Presiden Erdogan.

Sebelumnya, Pada Kamis (14/04) dan Jumat (15/04) lalu, kelompok sayap kanan dan anti-Islam menyiarkan secara langsung video streaming Paludan, seorang politisi, membakar Al-Qur'an di berbagai kota di Swedia dan berencana terus menggelar aksi serupa.   

Paludan dikenal sering melakukan aksi seperti itu. Paludan diketahui berniat mencalonkan diri dalam pemilu legislatif Swedia September mendatang, tetapi masih belum memiliki jumlah dukungan yang diperlukan untuk mengamankan pencalonannya itu.

Pembakaran kitab suci umat Muslim itu oleh pemimpin partai sayap kanan Swedia Stram Kurs, Rasmus Paludan, pada Sabtu (21/1/2023), memicu kecaman luas dari negara-negara Arab dan dunia Islam.

Terkait keanggotaan Swedia di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Altun menyebut Turki mendukung perluasan NATO dan pada prinsipnya tidak menentang partisipasi Swedia dalam organisasi tersebut.

"Swedia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kekhawatiran Ankara, tetapi saya dapat mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk memenuhi semua tuntutan," kata dia, seraya mengatakan bahwa Turki meminta Swedia menepati janjinya.

Swedia dan Finlandia secara resmi mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO pada Mei 2022, sebagai respons atas perang Rusia di Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari 2022. Namun Turki, yang telah menjadi anggota NATO selama lebih dari 70 tahun, menyatakan keberatan dengan menuding kedua negara itu menolerir dan bahkan mendukung kelompok teror, termasuk PKK dan Organisasi Teroris Fetullah (FETO).

Juni tahun lalu, Turki dan kedua negara Nordik tersebut menandatangani sebuah memorandum pada pertemuan puncak NATO untuk mengatasi masalah keamanan yang diangkat oleh Ankara, sehingga membuka jalan bagi keanggotaan mereka dalam aliansi tersebut. (mii)