DPR Sentil Kemenkeu: APBN Kita Minus Terus, Ternyata Tikusnya di Sana!

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta PPATK serius membongkas kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana juga membongkar aliran dana meskipun nilainya kecil.

“Jangan sampai hari ini cuma bicara Rp300 triliun saja, tapi recehannya di mana aja. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara, APBN kita minus terus, ternyata tikusnya ada di sana,” kata Desmond saat rapat Komisi III DPR bersama PPATK, di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2023).

Dia menilai informasi yang diungkapkan oleh PPATK menjadi penting untuk mengetahui jumlah dana yang dipermainkan oleh Kemenkeu.

Politikus Partai Gerindra ini menyebut informasi yang dimiliki PPATK ini dapat menjadi acuan ketika Komisi III DPR rapat bersama Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK.

“Kalau tadi dibilang bahwa ini adalah unsur pencucian uang, ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah polisi, ada wilayah Kejagung, ada wilayah KPK. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini,” tutur Desmond.

Baca Juga

Perpres Ojol Resmi Terbit, DPR Pastikan Aturan Tiga Kementerian Berjalan Selaras

Desmond pun meminta PPATK juga membongkar pelaku di balik aliran dana Rp300 triliun. Dia wanti-wanti ada pelaku lain selain Rafael Alun Trisambodo (RAT).

“Kalau kita bicara Rp300 triliun, Rp400 triliun enggak ngerti kita, yang mana pencucian uangnya, siapa pelakunya. Apakah itu berkaitan dengan jumlah sejumlah orang misalnya RAT, atau ada Alun-Alun yang lain. Apakah itu perorangan atau memang ini kelembagaan,” jelas dia.

Desmond lantas mempertanyakan apakah dalam kasus ini yang bermasalah adalah secara kelembagaan atau perorangan.

“Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak bagus atau tikus tikus di kelembagaan itu. Dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan, memang tidak beres kelembagaan Ditjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti Alun-Alun itu,” pungkas Desmond. (saa/ree)