Selesai Klarifikasi Harta, Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra Sebut Data dan Fakta Telah Di Sampaikan ke KPK

Jakarta - Usai melakukan klarifikasi harta kekayaan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra Mengatakan, semua data dan fakta soal hartanya sudah dibeberkan ke tim LHKPN KPK.

"Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ke tim LHKPN KPK," kata Sudarman Harjasaputra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Sudarman menyebut tim KPK bekerja dengan baik dalam mengecek LHKPN miliknya. Dia berterima kasih dengan kinerja Lembaga Antirasuah itu.

"Dan saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional," ucap Sudarman.

Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyebut permintaan klarifikasi ini dilakukan untuk mendalami asal usul perolehan harta Sudarman. Permintaan keterangan ini untuk memastikan kepatuhannya sebagai penyelenggara negara.

Baca Juga

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim Mengeluarkan Jurus "Kaki Seribu" saat Ditanyai Klarifikasi LHKPN oleh KPK

"Apakah sudah sesuai antara faktual harta yang dimiliki dengan yang dilaporkan," kata Ali.

Belakangan ini banyak pejabat menjadi sorotan publik karena istrinya pamer kekayaan di media sosial. Terbaru, Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Esha Rahmansah Abrar dinonaktifkan karena pasangannya flexing di dunia maya.

Karo Humas Kemensetneg Eddy Cahyano Sugiarto mengatakan pihaknya telah menonaktifkan Esha. Hal ini untuk memudahkan melakukan verifikasi kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat terkait perilaku istrinya.

"Selanjutnya juga telah dibentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esha Rahmansah Abrar," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu, 19 Maret 2023.

Selain itu, Kemensetneg akan berkonsultasi dengan KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif. Langkah ini menjadi upaya menelusuri harta kekayaan tak wajar pejabat negara di lingkungan Kemensetneg. (hrs/ade)