Inilah Nama-nama Tokoh yang Masuk Radar Koalisi Perubahan Sebagai Cawapres Anies Baswedan

Jakarta, tvOnenews.com - Hingga saat ini Anies Baswedan belum memilih siapa yang akan mendampinginya menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 nanti.

Sejumlah nama masuk radar tim Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang baru mendeklarasikan nama tersebut pada Jumat (24/3/2023).

Partai NasDem, Demokrat, dan PKS resmi deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan calon presiden (capres) Anies Baswedan. 

Deklarasi ini ditandai dengan penandatanganan piagam deklarasi yang ditandatangani oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu tertanggal 14 Februari 2023.

Dalam deklarasi koalisi dengan nama baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan, itu juga disampaikan 5 kriteria calon wakil presiden Anies Baswedan.

Baca Juga

Hari Terakhir Riyayan Idul Fitri di Kediaman Gubernur Khofifah, Pijakan Semangat Gotong Royong Bangun Jatim

Peresmian nama baru koalisi ini dilakukan oleh Tim Kecil yang terdiri dari perwakilan ketiga parpol.

Perwakilan tim dari Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menjadi pertimbangan untuk dipilih sebagai cawapres Anies di Pilpres 2024.

Sudirman mengungkapkan alasan mempertimbangkan tokoh NU karena NU adalah organisasi masyarakat terbesar.

“NU organisasi yang sangat besar dan mungkin terbesar. Sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan NU sebagai suatu opsi,” kata dia di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Meski demikian, dia mengatakan bahwa kriteria tersebut sudah mengerucut menjadi lima kritera.

“Tapi nanti akhirnya mengerucut pada 5 kriteria itu. Mana yang paling pas,” imbuhnya.

Sudirman menjelaskan pihaknya juga mempertimbangkan faktor kerentanan politik dari masing-masing orang.

“Walaupun basis masanya besar, tapi kalau punya backage atau beban urusan hukum itu ya pasti repot. Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. Insya Allah waktunya masih cukup,” kata dia.

Dia memastikan proses untuk menemukan cawapres Anies tidak akan ada hambatan. Sebab Tim Kecil yang ditugaskan untuk mencari kandidat cawapres yelah memiliki timeline yang jelas.

Adapun Sudirman memaparkan lima kriteria untuk cawapres Anies, di antaranya: 

1. Pihak tersebut memiliki elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. 

2. Figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. 

3. Figur itu bisa menjaga keseimbangan koalisi.

4. Tokoh ini bisa memiliki visi yang sama dengan capres, yakni Anies.

5. Mampu bekerja sebagai tim Dwi tunggal.

Benarkah Mengarah ke Khofifah?

Sudirman Said menyebut terkait nama pendamping Anies Baswedan terus digodog bersama tim, termasuk nama AHY yang diusulkan Demokrat.

"Pak AHY diusulkan oleh Demokrat kemudian PKS mengusulkan Pak Aher. Nanti dari luar kita lihat-lihat juga siapa yang layak dan nama-nama itu direview. Kita juga berkomunikasi dengan nama-nama itu," tuturnya di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Selain AHY, Aher, dan Khofifah ada banyak nama yang masuk ke dalam bakal calon wakil presiden yang mendampingi Anies. 

"Seperti yang disebutkan oleh lembaga survei, media juga menyebut Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, itu semua masuk dalam radar kita," ungkapnya.

Sudirman menyebut saat safari politik ke Jatim, Anies Baswedan tak sempat ketemu Khofifah.

Nama Khofifah sebagai cawapres Anies Baswedan juga dihubung-hubungkan dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU).

"NU organisasi yang sangat besar dan mungkin terbesar. Sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan NU sebagai suatu opsi," katanya.

Menurutnya tokoh dari NU sering menjadi perhitungan buat cawapres Anies Baswedan.

NU organisasi yang terbesar sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan itu sebagai suatu opsi. 

"Tapi nanti akhirnya mengerucut pada 5 kriteria itu. Mana yang paling pas. Kita juga memperhatikan kerentanan politik dari masing-masing orang. Walaupun basis masanya besar tapi kalau punya backage atau beban urusan hukum itu ya pasti repot. Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat," pungkasnya.(saa/ebs/muu)