Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf Naik Menjadi 74,7 persen

Jakarta, tvOnenews.com - Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin mencapai 74,7 persen.

Hal itu berdasarkan hasil survei terbaru dari Poltracking Indonesia pada periode April 2023. 

"Tingkat kepuasan publik Indonesia terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin ini juga cukup tinggi terpaut sedikit di bawah kepuasan. Angkanya 74,7 persen," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Apabila dibandingkan dengan survei sebelumnya, kata dia, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah mengalami kenaikan. 

Pasalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pada bulan Februari 2023 mencapai 71,7 persen dan 71,8 persen pada bulan Maret 2023.

"J​​​​​​adi, memang beberapa lembaga ada yang sampai 76 persen, bahkan 78 persen kalau tidak salah. Akan tetapi, kisarannya rata-rata di atas 70 persen," katanya.

Baca Juga

Respons Menohok Pimpinan KPK Terkait Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama: Apanya yang Mau Dikembalikan

"Kalau kami bandingkan Februari, Maret dan April ini stabil. Tingkat kepercayaan kepada pemerintahan itu 74,2 persen pada bulan Februari, Maret itu 74,4 persen dan April 75,5 persen," tambahnya.

Adapun beberapa alasan yang membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, seperti bantuan pemerintah yang tepat sasaran, pembangunan atau infrastruktur merata, harga kebutuhan pokok stabil, hingga jaminan layanan kesehatan.

Meski begitu, masih ada masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah akibat bantuan yang tidak tepat sasaran, harga kebutuhan pokok mahal, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, hingga kenaikan harga BBM.

Ia memerinci tingkat kepuasan atas kinerja pemerintah di bidang kesehatan sekitar 75,6 persen, pendidikan 74,7 persen, pertahanan dan keamanan 72,5 persen, sosial dan budaya 71,8 persen. 

Pada bidang politik dan stabilitas nasional sekitar 71,2 persen, penegakan hukum 64,2 persen, dan ekonomi 62,8 persen.

"Ini perbandingan bidang-bidang kepuasan terhadap kinerja pemerintah, tertinggi di kesehatan, pendidikan, pertahanan, sosial dan budaya, serta stabilitas nasional di atas 70 persen. Di bawah 70 persen adalah penegakan hukum dan ekonomi," ucapnya.

Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf juga dinilai berhasil menangani sejumlah permasalahan, seperti pembangunan infrastruktur dan jembatan, pelayanan kesehatan yang terjangkau, menjaga kerukunan antarumat beragama, hingga pendidikan yang terjangkau. 

Selain itu penanganan masalah listrik yang sering padam, pembangunan pariwisata, pelayanan publik administratif, pertanian dan perkebunan, hingga kelautan.