Merasa Dikorbankan Atasannya, Dody Prawiranegara: Saya Akan Terus Bela Keadilan!

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara divonis 17 tahun penjara dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu.

Atas hal itu, Dody Prawiranegara merasa tak terima dengan vonis hukuman yang diputuskan oleh majelis hakim. Dia menyebut bahwa dirinya adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh atasannya, Irjen Pol Teddy Minahasa, Eks Kapolda Sumatera Barat (Sumbar).

Sebab itu, Dody mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Usai vonis hukumannya selesai disebutkan oleh hakim, Dody berkata akan terus membela keadilan di Negeri ini, terkhusus dalam kasusnya di lingkup institusi Polri.

"Saya akan banding. Saya akan terus untuk membela keadilan," ucap Dody kepada awak media di Ruang Sidang Kusumah Atmadja, Rabu (10/5/2023).

Kemudian, dia mengatakan bahwa dirinya akan menginformasikan  kepada seluruh anggota Polri terkait kasus yang menjeratnya.

Baca Juga

Waspada, Vape Kian Rawan Disusupi Narkotika, Larangan Penggunaannya Bisa Jadi Awal Kebijakan Nasional?

Dia menyebut dirinya adalah contoh bawahan yang dikorbankan oleh seorang atasan di institusi Polri.

Oleh sebab itu, dia bermaksud mewanti-wanti sesama rekan sejawatnya agar tak terjerat kasus yang sama, seperti yang ia alami. 

"Saya akan beritahu kepada seluruh anggota Polri. Ini adalah contoh," kata Dody.

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa AKBP Dody bersalah melakukan tindak pidana melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

Dody dituntut hukuman 20 tahun penjara dengan denda Rp2 miliar atas perbuatannya dalam pusaran peredaran narkoba.

Dalam pembacaan tuntutan, AKBP Dody juga dituntut membayar denda sebesar Rp2 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini mantan Kapolres Bukittingi tersebut melanggar pasal Pasal 114 ayat 2 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JPU mengatakan Dody Prawiranegara terbukti menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, disamping itu hal yang memberatkan lainnya adalah Dody merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan kepala kepolisian Bukittinggi, yang seharusnya bisa memberantas narkoba, bukan justru mengedarkannya.

"Seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika. Sehingga, tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat," ujar JPU.

Dengan adanya Kasus Dody, berdampak dengan merusaknya kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 400.000 personel.

Dengan terlibat kasus ini juga Dody dikatakan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan jaksa akhirnya menuntut Dody Prawiranegara dalam perkara peredaran narkotika jenis sabu hingga 20 tahun penjara dengan terbukti terlibat dalam perkara peredaran sabu yang dikendalikan mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. (rpi/ree)