Soroti Jalan Rusak di Labura, Ombudsman Sumut : Serapan Dana Tidak Maksimal

Medan, tvOnenews.com - Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara menduga serapan dana desa selama ini tidak maksimal, khususnya dalam bidang pelayanan publik (public service). 

Hal itu menyoroti terkait banyaknya kondisi jalan rusak yang tidak diprioritaskan oleh pejabat setempat, seperti yang baru-baru ini ditinjau oleh Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023) lalu.

“Saya menduga pemberdayaan dana desa itu tidak maksimal, sayangnya ketika masyarakat melaporkan itu, tidak direspon oleh inspektorat, atau aparat hukum,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, Jumat (19/5/2023.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar. (tim tvOne)

Abyadi menilai, baik pemimpin daerah setingkat bupati hingga kepala desa seharusnya merancang skala prioritas dalam hal meningkatkan pelayanan publik, terutama infrastruktur jalan yang tidak mendapat sentuhan pembangunan selama belasan hingga puluhan tahun. Padahal masyarakatnya mengeluh dan meminta ada perbaikan.

Baca Juga

Jokowi Tak Takut Ambang Batas 8 Persen

“Tidak membuat skala prioritas atas sebuah proyek pengerjaan, nanti pasti larinya ke anggaran, pejabatnya bisa beralasan tidak ada anggaran. Kalau anggaran itu tidak cukup, minta ke provinsi, nanti provinsi minta ke pemerintah pusat,” kata Abyadi.

Mirisnya lagi, kata Abyadi, pemimpin daerah ketika menjabat bukan memprioritaskan memperbaiki atau meningkatkan pelayanan umum, melainkan mencari keuntungan pribadi dari proyek itu sendiri.

“Misalnya dalam lima tahun saya memimpin, tentu kan saya sudah hitung, mana yang harus saya perbaiki. Nah, saya khawatir ini yang tidak dilakukan. Saya menduganya, akibat kondisi seperti yang terjadi sekarang, begitu lamanya hingga puluhan tahun itu tidak diperbaiki, jadi para pemimpin ini bukan memperbaiki pelayanan publik seperti infrastruktur, tetapi untuk orientasi proyek, orientasi komisi dan sebagainya,” tegas Abyadi.

Lebih miris lagi, Abyadi menilai, bila suatu kondisi infrastruktur yang hancur tak kunjung diperbaiki, maka besar kemungkinan membangun pelayanan publik bukan orientasi pejabat terkait. “Bukan orientasinya untuk membangun sektor pelayanan publik untuk infrastruktur, tapi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain,” tutup Abyadi.

Selain Desa Sonomartani, Sejumlah Ruas Jalan Desa Simpang Empat Juga Rusak

Presiden Joko Widodo, Rabu lalu meninjau jalan rusak di Desa Sonomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Namun, belum tiba di lokasi jalan rusak terparah, Presiden beserta rombongan memutuskan untuk putar balik karena mobil yang dikendarai Jokowi tidak bisa melewati jalan rusak.

Dok : Kunjungan kerja Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Kab. Labura, Rabu (17/5/2023)

Desa Sonomartani adalah salah satu dari sejumlah desa di kabupaten pimpinan Hendri Yanto Sitorus dengan kondisi jalan rusak terparah. Selain Desa Sonomartani, sejumlah ruas jalan di Desa Simpang Empat, Kecamatan Marbau, juga rusak tak kunjung diperbaiki sejak belasan tahun lamanya. 

Ironisnya, jalan alternatif yang berada persis di samping kantor Desa Simpang Empat pun kondisinya tak layak. Meski warga telah mengeluh kepada Erwin Pardamean, Kepala Desa Simpang Empat, namun sudah tiga periode menjabat, serapan dana desa yang seharusnya bisa diprioritaskan untuk membangun jalan kenyataannya tidak maksimal.

Jalan di samping kantor Desa Simpang Empat, Kec. Marbau, Kab. Labura. (tim tvOne)

“Kondisi jalan yang rusak itu sudah berlangsung sangat lama, sampai sekarang tidak ada perbaikan sama sekali. Warga sering protes ke perangkat desa, jadi tanggapan perangkat desa hanya ‘tidak tahu’, itu saja tanggapannya. Kalau kita bandingkan dengan jalan desa yang ada di kampung sebelah, Desa Simpang Empat tertinggal. Desa yang lain itu, setiap gang sudah dicor (semenisasi), sudah sangat bagus,” kata seorang warga berinisial H di Desa Simpang Empat.

“Kalau alasannya anggaran, kenapa desa yang lain jalannya bisa bagus? Jika dibandingkan terobosan-terobosan kepala desa yang lain, seperti Desa Bulungihit, setiap gang jalannya sudah dicor, terobosannya bagus-bagus. Apalagi Desa Babussalam, itu jadi desa percontohan. Kenapa desa ini ngak bisa? Kemana dana desa selama ini?” keluh H.

Jalan menuju TPU di Desa Simpang Empat. (tim tvOne)

Sementara itu, warga lainnya berinisial SE juga menyayangkan kinerja pejabat desa setempat yang dinilai tidak maksimal. Menurutnya, selama tiga periode menjabat, tidak ada perubahan desa yang menonjol.

“Perubahan selama tiga periode ngak ada, paling hanya penimbunan jalan, itupun dilakukan waktu dia baru dilantik, itupun hanya beberapa meter saja. Seharusnya bukan penimbunan lagi, tapi pengecoran atau semenisasi, apalagi anggarannya itu kan sudah ada,” kata SE, Jumat (19/5/2023).

Mewakili warga, SE berharap ada perubahan dan pembangunan desa, terutama akses jalan dari satu desa ke desa lainnya, termasuk jalan di dalam gang, dan fasilitas umum seperti pemakaman.

“Jalan pemakaman hancur itu, kemudian jalan sebelah kantor desa itu tidak layak. Seharusnya Sudah semenisasi. Harapan kami jalan-jalan di desa ini diperbaiki,” harap SE. (wna)