Kemendikbud Ristek Segera Resmikan Regulasi Uji Kesetaraan Sebagai Upaya Menjamin Pendidikan yang Berkualitas dan Menyeluruh

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pendidikan Kebudyaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terus melakukan beragam upaya transformasi pendidikan untuk seluruh anak Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara menyeluruh.

Kemendikbud Ristek dalam menekankan, penjaminan mutu dan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas masih terus diperjuangkan salah satunya dengan mencetuskan kebijakan uji kesetaran bagi peserta didik, pendidikan non-formal dan in-formal.

Fauzi Eko Prayono selaku Widyaprada Ahli Madya, Direktoran Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, mengatakan bahwa, berdasarkan data yang ia terima, di Indonesia masih ada 4,3 juta anak tidak sekolah.

Kondisi tersebut menjadi salah satu yang melatarbelakangi tercetusnya kebijakan uji kesetaraan dalam mengukur kualitas peserta didik dan bertujuan untuk menyetarakan hasil pendidikan non-formal dengan formal. 

"Dalam kontruksi standar nasional pendidikan sekarang ini itu tidak dibedakan SKL formal dan non-formal," kata Fauzi Eko Prayono.

Mira Josy Moestadi Koordinator Substansi Asesmen Akademik Pusat, Asesmen Pendidikan, menambahkan bahwa peserta didik informal dan non-formal nantinya akan diakui setara dengan pendidikan formal meski prosesnya berbeda.

Baca Juga

Hasil Kejuaraan Asia 2026: Bungkam Ganda Putri Korea Selatan, Tiwi/Fadia Melangkah Mulus ke Babak Perempat Final

"Kemendikbud menginisiasi regulasi tentang uji kesetaraan, dan Alhamdulillah permendikbud-nya udah keluar, nomor 31 tahun 2023. Nanti kita tunggu rilisnya di laman Kemendikbud," ujarnya.

Fauzi Eko Prayono membantah jika kebijakan Uji Kesetaraan merupakan regulasi yang dibuat secara mendadak. Ia menjelaskan bahwa regulasi Uji Kesetaraan didasarkan pada aturan-aturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang sebelumnya.

"Masyarakat itu merasa baru karena selama ini tidak sadar atau mungkin tidak ngeh, karena Ujian Nasional itu diposisikan sebagai Uji Kesetaraan," jelasnya.

Mira Josy Moestadi mengatakan bahwa tidak ada yang baru terkait dengan materi yang akan diujikan dalam Uji Kesetaraan nantinya.

"Saat ini yang diujikan menurut Permendikbud nomor 31 adalah literasi membaca dan anumerasi. Ini bukan sesuatu hal yang baru," paparnya.(chm)