Hasil Rakernas Golkar: Airlangga Hartarto Tak Lagi 'Wajib' Jadi Capres

Jakarta, tvOnenews.com - Wajah Ketum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto nampak berseri-seri saat membacakan hasil Rakernas yang dilaksanakan Minggu (4/6/2023).

Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar memberi mandat kepada ketua umum, untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Menurutnya, terdapat tiga hasil rumusan Rakernas 2023 tentang keputisan dari para pimpinan DPD Partai Golkar se-Indonesia.

"Pertama untuk pilpres memberikan mandat kepada ketua umum menetapkan capres-cawapres dan koalisi bersama Partai Golkar," kata Airlangga saat konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023).

Hasil rakernas tersebut mengisyaratkan Airlangga tak lagi kudu menjadi Capres Golkar untuk Pilpres 2024 yang diputuskan melalui Munas tahun 2019 lalu. 

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai hsil rakernas menetapkan memberi mandat penuh kepada Airlangga Hartarto untuk menentukan siapa capres, cawapres dan rekan koalisi. 

Baca Juga

Airlangga Ungkap Strategi Terintegrasi RI untuk Hadapi Gejolak Global, Ini Jurus Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

"Di satu segi, ini seperti peneguhan kewenangan ketum. Tapi dari sudut lain, ada pelebaran sekaligus pelonggaran bakal capres, cawapres dan teman koalisi bagi Golkar," katanya, Senin (5/6/2023). 

Bila sebelumnya, kesan yang muncul adalah menetapkan Airlangga sebagai satu-satunya Capres partai Golkar, hasil rakernas ini memberi kemungkinan nama lain bisa ditetapkan oleh Airlangga sebagai capres atau cawapres dankoalisi Golkar. 

"Nama lain itu bisa berasal dari Golkar sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan nama lain dari luar partai Golkar," katanya. 

Sementara itu, Airlangga menyatakan jika masih ada peluang berpasangan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Kemungkinan selalu ada," katanya.

Hal itu disampaikan Airlangga ketika ditanyakan kemungkinan koalisi Golkar dan PAN, yang bisa mengusung satu pasang calon presiden/wakil presiden.

Saat ini, Golkar, PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meskipun, PPP telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, menyusul PDI Perjuangan.

"Koalisi (KIB) masih terus berkomunikasi, bahkan tadi malam kami berkomunikasi dengan pak Zulhas, jadi komunikasi tetap," kata Airlangga menegaskan.

Terkait keputusan KIB kata dia, koalisi tetap akan memutuskan pada waktunya. Selain itu, baik Golkar maupun KIB tetap melakukan komunikasi dengan partai politik lain.

Kemudian, terkait dengan sistem pemilu, seluruh daerah dan ormas Golkar meminta agar pemilu dilakukan secara proporsional terbuka. Rakernas menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang, agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan.

Selanjutnya, terkait dengan pemilu, dimana calon legislatif Partai Golkar disusun menurut alfabetis, diminta pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut.

"Nomor urut itu berbasis kepada PDLT yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," katanya menegaskan.

Selain itu, dari sayap pemuda dan wanita meminta agar diberikan kesempatan kepada pemuda dan wanita, dan khusus wanita diberlakukan kuota 30 persen.

"Untuk caleg wanita, diberikan kemudahan dalam kampanye," ujarnya.

Airlangga menegaskan Rakernas juga mengamanatkan seluruh ketua-ketua DPD, ketua umum Ormas hasta karya yang didirikan dan mendirikan, bertanggung jawab atas pemenangan pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. (lpk/ebs)