Soal Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina, begini 5 Usulan Prabowo di Asia Security Summit di Singapura

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto turut buka suara soal pernyataan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, soal peperangan antara Rusia dan Ukraina. Dalam proposal damai yang ditawarkan Prabowo meminta kedua negara untuk tak lagi terjadi peperangan di Ukraina dan Rusia.

"Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi-solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina," jelas dia, melansir dari keterangan resmi, Senin (5/6/2023).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan lima sarannya untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina, di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Jumat (2/6/2023). 

"Karena itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekomendasikan bagi saudara-saudara kita di Ukraina dan di Rusia untuk secepat mungkin menghentikan permusuhan,” kata Prabowo. 

Ia mengusulkan agar Dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian. 

Baca Juga

FIVB Cabut Larangan Aktivitas Voli Rusia, Tempati Papan Atas Ranking Dunia Hingga Peluang Lolos Olimpiade Los Angeles

Prabowo memaparkan beberapa usulan untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina. Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik. 

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia. 

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa. (agr/mii)