Pelaksanaan UKEN 2023 Ketat, Ikatan Notaris Indonesia: Tidak Ada Pemalsuan dan Manipulasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pelaksanaan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) yang telah diselenggarakan PP INI di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara berlangsung ketat. 

Seperti yang telah diutarakan oleh Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia, Tri Firdaus Akbarsyah, sebanyak 1850 peserta yang merupakan Anggota Luar Biasa (ALB) Ikatan Notaris Indonesia (INI), telah melewati proses verifikasi yang panjang.
    
Tri Firdaus Akbarsyah mengatakan, proses seleksi verifikasi yang ketat ini dilakukan untuk mencegah adanya pemalsuan dan manipulasi data. Untuk mendapatkan peserta UKEN 2023 yang berkualitas, tim verifikasi melakukan seleksi dan pemeriksaan hingga subuh.

"Kita harapkan untuk menjadi notaris kedepannya itu adalah orang-orang yang benar sebagai notaris, sebagai pejabat umum, sebagai calon pejabat umum yg menentukan administrasi. Tidak ada pemalsuan, manipulasi. Nah di sini kita verifikasi, 1850 itu tenaga yang dibutuhkan sampai jam 4 Subuh karena harus teliti satu-satu," kata Tri Firdaus.

Tri Firdaus mengatakan, selama proses verifikasi berlangsung telah ditemukan pemalsuan data berupa sertifikat yang ditulis tangan. Berkat proses verifikasi yang ketat ini, Tri Firdaus mengungkapkan jika sebanyak 1850 peserta UKEN 2023 merupakan calon notaris yang berdedikasi, loyalitas dan taat hukum. 

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia, Yualita Widyadhari, menambahkan bahwa ujian kode etik ini melibatkan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memberikan pembekalan. 
    
"Ini menunjukkan ujian kode etik ini sangat diperlukan baik oleh adik-adik ALB maupun pemerintah bahwa sekali lagi mengisi kekurangan yang ada dari lulusan lebih dari 40 perguruan tinggi. Dengan tidak adanya standar yang jelas untuk kelulusan itu memang diperlukan pembinaan terus-menerus, karena direktorat AHU perlu melibatkan diri dalam ujian kode etik," tuturnya.

Kemenkumham, lanjut Yualita, memberikan pembekalan mengenai bagaimana proses untuk menjadi notaris dan pengenalan PMPJ (Prinsip Mengenali Pengguna Jasa) . Dua hal yang diakui Yualita sangat penting diketahui dan diterapkan oleh para ALB ketika menjadi notaris.

"Mengapa ini penting? karena sampai saat ini kita blm menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) oleh karena itu tadi disampaikan bahwa perlu support oleh notaris Indonesia bisa mendukung supaya Indonesia menjadi anggota FATF," kata Yuliati.