Pansus BLBI Dorong Perpanjangan Masa Tugas Satgas BLBI Guna Penyelesaian Hak Tagih Negara Dalam Kasus BLBI

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Pansus BLBI, Dr. H. Bustami Zainudin asal Lampung dalam sambutannya pada RDP dengan Ketua Pengarah Satgas BLBI, Prof. Dr. Mahfud MD pada Selasa, 11 Juli 2023 menyampaikan bahwa Satgas BLBI DPD RI yang ada saat ini sebenarnya adalah Pansus BLBI ke-dua yang melanjutkan tugas dari Pansus BLBI yang pertama. 

“Salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus BLBI DPD RI yang pertama adalah meminta kepada Pimpinan DPD RI untuk membentuk pansus baru dalam rangka menindaklanjuti hasil kerja Pansus BLBI DPD RI yang belum tuntas dan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2022 dan Pansus baru perlu berkoordinasi dengan peran Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, dan lain-lain untuk menindaklanjuti penuntasan kasus BLBI”, kata Bustami menjelaskan tentang pansus BLBI lanjutan yang ada saat ini. 

“Kami juga menyoroti tentang masa tugas Satgas BLBI yang hanya sampai akhir tahun 2023 sementara penyelesaian hak tagih atas dana BLBI belum juga berhasil secara optimal, oleh karenanya kami mendukung agar Satgas BLBI ini dapat diperpanjang masa tugasnya agar dapat menyelesaikan hak tagih atas dana BLBI”, tambah Bustami.

“Kami ingin mengetahui sejauh mana implementasi PP No.28/2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara pada penyelesaian piutang negara khususnya terkait dengan BLBI, dan juga bagaimana implementasi mengenai ancaman satgas BLBI yang akan memblokir akses keuangan obligor/debitur pada kasus BLBI ini?," tanya Anggota Pansus BLBI, senator DKI Jakarta Fahira Idris. 

Senada dengan Ketua Pansus, Anggota Pansus lainnya yang merupakan Senator NTB, Evi Apita Maya juga ingin agar penyelesian hak tagih negara atas BLBI ini dapat segera terselesaikan melalui Satgas BLBI.

“Kami hadir untuk bersinergi dengan Satgas BLBI dalam rangka penyelesian hak tagih negara dan kami mendukung agar Satgas BLBI dapat berlanjut jika pada akhir tahun 2023 penyelesaian hak tagih ini belum selesai”, kata Apita.

Baca Juga

Tanggapi Rencana Audit Tata Kelola Haji, Komisi VIII DPR Soroti Regulasi dan Transparansi Perhitungan

Tamsil Linrung, anggota Pansus dari Provinsi Sulawesi Selatan juga sepakat dengan Anggota Pansus lainnya terkait dengan keberlanjutan Satgas BLBI.