News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Terkait Kesehatan, Front Aliansi Mahasiswa Papua Desak Lukas Enembe di Jadikan Tahanan Kota

Ketua Front Aliansi Mahasiswa Papua, Elon Wonda mendesak KPK dan majelis hakim untuk segera mengambil keputasan agar proses hukum Lukas Enembe dihentikan.
Jumat, 21 Juli 2023 - 19:13 WIB
Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe
Sumber :
  • Tim tvOne

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Front Aliansi Mahasiswa Papua #SaveLukasEnembe Elon Wonda mendesak agar KPK, Jaksa, para dokter dan Majelis Hakim segera mengambil keputusan agar proses hukum Lukas Enembe dihentikan sehingga proses saat ini diarahkan seluruhnya untuk melakukan perawatan kesehatan.

Masyarakat Papua menurut Elon mengaku sangat terpukul  dengan pemberitaan terkait kondisi terakhir Gubernur Papua Non Aktif Lukas Enembe yang terpaksa harus dilarikan ke Rumah Sakit karena sempat susah makan dan minum, yang membuat kondisi Lukas sangat drop. Pihaknya seperti juga seluruh masyarakat Papua saat ini mengaku sangat khawatir dengan kondisi Lukas yang bisa saja berakhir buruk karena bisa mengancam nyawa Lukas. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Terus terang ini sudah di luar batas toleransi dan kesabaran kami dan seluruh masyarakat Papua yang tidak tega hati melihat kondisi Bapak kami Pa Lukas seperti saat ini. Bagiamana kalau beliau mati di dalam penjara. Itu siapa yang mau bertanggung jawab atas seluruh kemarahan masyarakat Papua? Jujur saja kami terus pantau kondisi ini dan luar biasa perlakuan terhadap Pa Lukas seakan tanpa ampun," ungkap Elon kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/7/2023).

Menurut dia ada perlakuan diskriminatif sangat serius oleh KPK, Jaksa dan Majelis Hakim yang seakan tetap memaksa Lukas untuk disidang meski dalam kondisi fisik lemah akibat sakit yang diderita. Bukan hanya itu, memaksakan proses persidangan terhadap Lukas saat ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia Lukas yang berhak atas kesehatan yang baik.

"Beliau dia sakit dan punya hak asasi untuk sehat. Hargai dulu aspek ini baru kita bicara hukum. Jangan hukum dipaksakan lalu mengabaikan aspek kemanusiaan yang berdasarkan penghargaan atas martabat manusia harus diutamakan," tegas Elon.

Dia dan seluruh masyarakat Papua tidak habis pikir perlakuan terhadap Lukas sangat di luar asas pertimbangan kemanusiaan.

"Bagaimana seorang terdakwa yang sakit lalu dipaksakan sidang. Apa yang diharapkan? Bukannya orang sakit harus dipastikan sehat terlebih dahulu? Bagaimana kami bisa yakin penegakan hukum yang menimpa Pa Lukas inj bukan suatu operasi politik sistematis? Karena perlakuan tidak manusiawi seperti saat ini," tukasnya.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tak Bakal Bisa Kalahkan The Golden Warriors di Piala AFF 2026

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tak Bakal Bisa Kalahkan The Golden Warriors di Piala AFF 2026

Kondisi Timnas Indonesia yang diprediksi akan tanpa kekuatan penuh di Piala AFF 2026, dinilai oleh media Vietnam sebagai angin segar bagi skuad Kim Sang-sik.
Menteri Bahlil Pastikan Stok LPG Aman: Masa Sulit Sudah Kita Lewati

Menteri Bahlil Pastikan Stok LPG Aman: Masa Sulit Sudah Kita Lewati

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membawa kabar melegakan terkait ketersediaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri. 
Media Vietnam Soroti Proses Calon Naturalisasi Timnas Indonesia Luke Vickery: Generasi Baru dengan Pengalaman A-League

Media Vietnam Soroti Proses Calon Naturalisasi Timnas Indonesia Luke Vickery: Generasi Baru dengan Pengalaman A-League

Salah satu nama yang akhir-akhir ini santer dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi dan amunisi baru John Herdman di Timnas Indonesia adalah Luke Vickery.
Tak Perlu Lagi Keluar Bekasi, Dini dan Arief Pilih Tinggal di Summarecon yang Manjakan Penghuni dengan Konsep "Integrated Ecosystem"

Tak Perlu Lagi Keluar Bekasi, Dini dan Arief Pilih Tinggal di Summarecon yang Manjakan Penghuni dengan Konsep "Integrated Ecosystem"

Memasuki usia ke-16 tahun, kawasan Summarecon sukses memulihkan nama baik Bekasi dengan bertransformasi menjadi pusat hunian premium dan destinasi bisnis berkelas dunia.
Gubernur Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, hingga Buru Konten Kreator yang Bongkar Pelanggaran Aturan PKB

Gubernur Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, hingga Buru Konten Kreator yang Bongkar Pelanggaran Aturan PKB

Dedi Mulyadi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung per Rabu (8/4/2026), setelah pelanggaran tersebut terekspos dan viral di media sosial.
Kejadian di Lebanon Jadi Bahan Evaluasi, Mensesneg Tegaskan Belum Ada Keputusan Penarikan TNI

Kejadian di Lebanon Jadi Bahan Evaluasi, Mensesneg Tegaskan Belum Ada Keputusan Penarikan TNI

Pemerintah Indonesia menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk menarik pulang personel TNI yang tergabung dalam Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). 

Trending

Profil Ida Hamidah Kepala Samsat Soekarno-Hatta yang Dicopot Dedi Mulyadi, Ternyata Punya Prestasi Mentereng

Profil Ida Hamidah Kepala Samsat Soekarno-Hatta yang Dicopot Dedi Mulyadi, Ternyata Punya Prestasi Mentereng

Siapa sosok Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung yang dinonaktifkan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi? Simak profil Ida Hamidah berikut ini.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
KDM Tidak Pandang Bulu Langsung Tindak Tegas, Terungkap Alasan Kepala Samsat Bandung Dinonaktifkan Sementara

KDM Tidak Pandang Bulu Langsung Tindak Tegas, Terungkap Alasan Kepala Samsat Bandung Dinonaktifkan Sementara

Nama Kang Dedi Mulyadi menjadi sorotan publik setelah adanya kabar Kepala Samsat Bandung dinonaktifkan sementara
Pemprov Jabar Cium Dugaan Pungli di Samsat Bandung, Ada Keluhan Tarif Rp 700 Ribu jadi Sorotan Dedi Mulyadi

Pemprov Jabar Cium Dugaan Pungli di Samsat Bandung, Ada Keluhan Tarif Rp 700 Ribu jadi Sorotan Dedi Mulyadi

Kabar adanya tarif mengurus pajak motor Rp 700 ribu menjadi viral di media sosial. Hal ini juga menuai sorotan Kang Dedi Mulyadi
Dipanggil Dedi Mulyadi, Pria yang Kritik Pelayanan Samsat Soekarno Hatta Sampaikan Saran Pembayaran PKB

Dipanggil Dedi Mulyadi, Pria yang Kritik Pelayanan Samsat Soekarno Hatta Sampaikan Saran Pembayaran PKB

Dedi Mulyadi memanggil pemuda bernama Lantang untuk dengarkan saran soal pembayaran pajak kendaraan bermotor, berharap proses di Samsat lebih mudah dan online.
Bisa-bisanya Kapten Red Sparks Susul Megawati ke Indonesia, Sinyal Kuat Megatron Comeback ke Liga Voli Korea?

Bisa-bisanya Kapten Red Sparks Susul Megawati ke Indonesia, Sinyal Kuat Megatron Comeback ke Liga Voli Korea?

Kunjungan kapten Red Sparks, Yeum Hye-seon ke Indonesia langsung memicu spekulasi besar: apakah ini menjadi langkah awal untuk reuni Megawati Hangestri di V-League
Gubernur Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, hingga Buru Konten Kreator yang Bongkar Pelanggaran Aturan PKB

Gubernur Dedi Mulyadi Nonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, hingga Buru Konten Kreator yang Bongkar Pelanggaran Aturan PKB

Dedi Mulyadi menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung per Rabu (8/4/2026), setelah pelanggaran tersebut terekspos dan viral di media sosial.
Selengkapnya

Viral