Merah Putih Kaltim Berdaulat dan Pemimpin yang Dirindukan

Bahkan posisi Sekretaris Daerah Provinsi dipercayakan kepada pejabat perempuan, Sri Wahyuni. 

Sejumlah pejabat perempuan lainnya pun diberi amanah memimpin organisasi perangkat daerah dan menduduki jabatan eselon II.

Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi juga sangat konsen terhadap upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Kaltim.

Perjuangan yang tak kalah hebat dilakukan Gubernur Isran Noor untuk mempertahankan masa depan para tenaga honor, bukan saja di Kaltim, tapi seluruh Indonesia dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Berdasarkan PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, seharusnya tenaga honor sudah dilakukan penghapusan pada tahun 2023.

“Mengapa harus penghapusan, jika pemerintah belum bisa menyiapkan lapangan kerja di luar itu? Tentu ini akan menjadi masalah sosial yang lebih sulit bagi pemerintah di masa mendatang,” kata Gubernur Isran Noor saat rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, awal tahun lalu.

Pemerintah pusat pun akhirnya urung menghapus tenaga honor, sambil mencari opsi terbaik bagi masa depan para tenaga honor yang di Kaltim jumlahnya mencapai 54.365 orang dan di Indonesia sekitar 2,4 juta orang.