Bukan Minta KPK Dibubarkan, PDIP Sebut Pernyataan Megawati Dipelintir

Jakarta, tvOnenews.com - Bukan minta KPK dibubarkan, PDIP sebut pernyataan Megawati dipelintir.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengoreksi framing pemberitaan sejumlah media massa menyebut Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan KPK karena dinilai tidak efektif berantas korupsi.

"Itu dipelintir. Maksud Bu Megawati, beliau yang mendirikan KPK, [tapi korupsi] masih jadi persoalan pokok," kata Hasto, Selasa (22/8/2023).

Dia mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Megawati terkait framing pemberitaan sejumlah media massa itu.

"Sama sekali tidak benar karena beliau mendirikan KPK itu dalam spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi," sambungnya.

Baca Juga

Presiden Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke PDIP Mau Kritik dan Awasi Kinerja Pemerintah

Bukan minta KPK dibubarkan, PDIP sebut pernyataan Megawati dipelintir. Dok: Julio Trisaputra-tvOne

Hasto mengatakan Megawati justru menegaskan bahwa ketika KPK didirikan bentuknya hanya komisi yang berarti sifatnya ad hoc.

Dengan kata lain, dapat dibubarkan kapan saja alias bukan lembaga permanen.

"Bu Megawati menegaskan jangan hanya komisi karena komisi sifatnya bukan permanen," jelasnya.

Menurut Hasto, Megawati ingin gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia benar-benar bisa menurunkan angka serta perilaku korupsi anggaran negara.

Megawati Ingin KPK Jadi Lembaga yang Lebih Kuat

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menginginkan KPK berubah menjadi lembaga yang lebih kuat.

"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi. Menurut saya memang kurang kuat. Jadi harus diubah," kata Megawati dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Ganjar Pranowo di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Selasa (22/8/2023).

Megawati mengaku prihatin karena hingga saat ini masih muncul praktik korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia.

Dia mengatakan KPK ia dirikan saat masih menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.

"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa komisi? Itu sifatnya kan ad hoc. Kenapa enggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap karena ad hoc itu suatu saat bisa dibubarkan dan itu Tap MPR," ujarnya.

Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum maksimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.

"Lalu beliau (Bambang Kesowo) mengingatkan saya, ‘Nanti ibu kalau enggak teken ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi’. Wah betul juga ya. Wis saya teken saja," ungkapnya.