Soal Kawin Tangkap di NTT, KemenPPPA Bilang Begini

Jakarta, tvOnenews.com - Soal kawin tangkap di NTT, KemenPPPA bilang begini.

Viral di media sosial terkait praktik kawin tangkap yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Pasalnya, dalam tayangan video yang beredar di jagat maya ada dua orang perempuan yang tengah berdiri di pinggir jalan.

Kemudian, datang sebuah mobil bak pickup berisi sembilan orang laki-laki yang langsung menangkap seorang perempuan di pinggir jalan tersebut.

Sambil digotong masuk ke dalam mobil, perempuan itu pun langsung menjerit dan perempuan lainnya mencoba mengejar mobil yang langsung tancap gas.

Penculikan tersebut diduga untuk melakukan tradisi kawin tangkap yang telah berlangsung lama di NTT.

Baca Juga

Detik-Detik Mengerikan, Rekaman CCTV Ungkap Pria Sempoyongan Sebelum Terlindas Transjakarta di Cilandak

Menanggapi hal ini, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menilai bahwa tradisi tersebut mencederai hak perempuan untuk hidup aman.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati mengatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap dugaan kasus kawin tangkap tersebut.

“Kasus seperti ini tentu mencederai hak perempuan untuk hidup aman tanpa kekerasan. Kasus kawin tangkap terjadi sebagai pergesekan dalam aspek budaya yang sudah sepatutnya kita hentikan bersama demi melindungi para perempuan dari kekerasan seksual berbalut budaya," ungkap Ratna, Minggu (10/9/2023).

Ratna menjelaskan kawin tangkap merupakan bentuk penculikan dan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut dia, tradisi kawin tangkap dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan bagian dari adat.

"Ada peranan relasi kuasa dalam kasus-kasus kawin tangkap yang tidak selayaknya dilanggengkan,” ujarnya.

Ratna pun menggarisbawahi telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba oleh Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba pada 2020 lalu.

"Untuk itu kami mohon aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap praktik kawin tangkap," kata Ratna.

"Jangan sampai alasan tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan anak,” tegasnya.

Ratna mengatakan selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus ini dapat dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf e jo Pasal 10.