TikTok Beri Respons Begini soal Social Commerce Dilarang Pemerintah

Jakarta, tvOnenews.com - TikTok beri respons begini soal social commerce dilarang pemerintah.

"Kami akan tetap menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, kami juga berharap pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap penghidupan 6 juta penjual lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate yang menggunakan TikTok Shop," ujar juru bicara TikTok Indonesia dalam pesan elektronik dilansir Antara pada Senin (25/9/2023) malam.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 melarang platform social commerce memfasilitasi perdagangan.

Platform itu hanya bisa mempromosikan barang dan jasa. Namun, platform tersebut tidak bisa membuka fasilitas transaksi.

TikTok Indonesia mengaku menerima keluhan dari penjual yang meminta kejelasan setelah aturan baru itu diumumkan.

Baca Juga

Konsisten Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Investasi, GoPay Kembali Raih Apresiasi Pemerintah

"Perlu kami tegaskan kembali bahwa social commerce lahir sebagai solusi bagi masalah nyata yang dihadapi UMKM untuk membantu mereka berkolaborasi dengan kreator lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka," jelas TikTok Indonesia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan platform social commerce ibarat televisi, yakni bisa mempromosikan barang atau jasa tapi tidak bisa digunakan untuk bertransaksi.

"(Social commerce) tak bisa jualan, tak bisa terima uang. Jadi dia semacam platform digital. Tugasnya mempromosikan," katanya.

Revisi Permendag Nomor 50 juga melarang penjualan barang impor dengan harga di bawah 100 dolar AS. (ant/nsi)

Dapatkan berita menarik lainnya dari tvOnenews.com di Google News.