Kesaksian Perempuan Belanda yang Hidup Bersama Eks Tapol Kelas Kakap Hersri Setiawan pada Masa Orde Baru Berkuasa

Kesulitan semakin bertambah jika pindah wilayah rumahnya saat jelang pemilu. Ruth menceritakan bagaimana proses rumit meminta izin yang harus ia jalani jelang pemilu 1987. 

Selama berbulan bulan ia harus mondar mandir ke puluhan meja di kantor birokrasi sipil dan militer. Mengisi formulir, menyerahkan pas foto, membayar uang ekstra agar proses pengurusan bisa lancar. Ternyata ada aturan tak seorang pun tapol dilarang pindah domisili sebelum pemilu digelar. Akhirnya formulir perizinan mangkrak di meja gubernur.

Padahal, Ruth dan Hersri sudah terlanjur pindah ke sebuah kampung di Bogor. Bahkan ia diterima dengan baik oleh pihak RT setempat. Saat itu untuk meredam rasa marah, Ruth dan Hersri hanya tertawa bersama saja di rumah kontrakan mereka.

"Rupanya birokrasi saling berbenturan," ujar Ruth. Saat pemilu makin dekat, intimidasi mulai bermunculan. Ia makin diminta datang ke sejumlah lembaga untuk lapor diri. Istilah saat itu program bersih lingkungan. 

Jitske juga menulis bagaimana birokrasi saat itu, sejak RT, RW, Kelurahan giat menempel poster Golkar di setiap sudut kampung. Pemilu adalah mobilisasi untuk mencoblos Golkar. Rumah kontrakannya tak luput dari tempelan alat peraga kampanye Golkar.  

Dua hari sebelum pemilu, Hersri bertanya ihwal persiapan mencoblos pada Ketua RT setempat. Ternyata nama Hersri tak ada dalam daftar warga yang akan mencoblos di lingkungannya. Meski ditawari mencoblos dengan nama warga lainnya, Hersri menolak. "Itu melanggar hukum," ujar Hersri. Meski sebenarnya ada perasaan lega karena tidak ikut dalam mobilisasi massa dan pemilu seremoni. (bwo)