Mengejutkan, Proyek Rempang Eco City Disebut Belum Kantongi Sertifikat HPL dan Belum Ada Amdal, Rocky Gerung Kritik Pedas Begini

Menurutnya, banyak sekali fakta temuan yang terungkap menunjukkan betapa serampangan dalam kelola negara ini.

_{Rocky Gerung.}

Lantas hal itu juga langsung dikomentari pedas oleh Rocky Gerung, pengamat politik yang dikenal lantang mengkritik rezim Jokowi ini mengatakan kalau memang banyak kecurigaan soal adanya deadline relokasi Rempang.

"Kalau isunya adalah HAM, kemudian isunya ada hak kultural, mengapa ada deadline?" Rocky Gerung berkomentar.  

Jadi, kata Rocky Gerung, proyek ini dihasilkan secepat-cepatnya dalam rangka menutupi bolong-bolong hukumnya. 

"Dan, yang paling fatal ketika prinsip AMDAL itu. Sama seperti IKN, AMDAL dibuat setelah Jokowi membuat keputusan politik," ujarnya.

Baca Juga

Transparansi dalam Penegakan Hukum Pasar Modal: Data Sanksi Kasus Una Via hingga 31 Oktober 2026

"Jadi buat apalagi dibuat AMDAL. AMDAL menjadi pembenaran pada keputusan itu. Ya nanti pasti ada AMDAL, tetapi isinya adalah pembenaran terhadap keputusan penggusuran, walaupun tetap dipakai kata penggeseran," sambungnya menjelaskan.

Lebih jauh, sudah dapat dibayangkan para Akademisi, karangan research universitas, lembaga research, akan dikumpulkan untuk menyusun AMDAL.

"Di mana sebetulnya, nggak diperlukan lagi. Kan udah diputuskan untuk digusur. Apa gunanya lagi? tetapi demi melayani kepentingan publik, apalagi publik internasional, seolah-olah AMDAL itu kerangka sudah ada, tinggal diisi itu materi," pungkas Rocky Gerung. 

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyatakan bahwa AMDAL-nya dari awal ada atau omong kosong, Bahkan, dia menjelaskan, IKN juga prinsipnya sama.

Tetapi, kalau dibaca soal omnibus law, Rocky Gerung katakan, AMDAL itu sudah dibatalkan di dalam filosofinya.

"Kan AMDAL itu artinya, tanya masyarakat adat, tanya pada pohon, tanya pada semut, tanya pada burung yang bertengger di Rempang itu. Itu pengertian filosofinya, artinya tanya ekologi, bukan tanya pada ekonom," jelas.

"Kan ini dasarnya itu, dan kita lihat hak-hak itu harusnya, jadi hak semacam para pengampu di situ, masyarakat ada terutama, LSM lingkungan, itu malah tak dilakukan atau dihilangkan sehingga AMDAL menjadi hak birokrasi," sambungnya.  

Rocky Gerung menyatakan padahal AMDAL dasarnya minta izin pada pemilik ekologi, habitat. 

Bahkan bukan sekadar soal teknis untuk mengukur efisiensi dan kimia-kimia yang masih bisa dianalisis laboratorium. 

"AMDAL adalah pengertian dasar dalam hukum lingkungan, bahwa hak-hak primer dari pemilik ecologi, itu mesti yang dimintakan izin, bukan pemerintah yang menentukan izinnya dari mana," tegas Rocky Gerung. (aag/ind)