Jokowi: Hati-hati, Presiden 2029 Bisa Ditentukan Para Pemegang Data Digital

Jakarta, tvonenews.com - Presiden Joko Widodo wanti-wanti jangan sampai analisa dari para pakar informasi menjadi kenyataan. Analisa itu yakni, jika pemerintah tidak sanggup memproteksi data-data digital, maka presiden 2029 mendatang bisa ditentukan oleh kekuatan para pemegang data digital.

Jokowi mengaku mendapat informasi dari pakar digital bahwa data digital bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menentukan presiden pada tahun 2029.

"Nanti bisa menyangkut politik. Ada yang menyampaikan, pakar digital kita membisiki 'pak ini hati-hati, kalau kita tidak proteksi data-data digital kita bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka (pemegang data digital)'," ungkap Jokowi saat memberikan arahan pada alumnus Lemhanas di Istana Negara, sebagaimana dikutip Kamis (5/10/2023).

Dia mengatakan data dan informasi akses pasar adalah emas dan berliannya dunia digital karena sekarang ini merupakan era artificial intelligence, big data analytic dan machine learning.

"Bahkan, kalau sudah masuk politik, bisa mengarahkan hanya bermodalkan data dan informasi," ujarnya.

Baca Juga

Benarkah Pekerjaan Ini akan Tergantikan AI di Masa Depan?

"Jaga betul yang namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya," kata Presiden.

Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa digitalisasi dan perkembangan teknologi tidak bisa dihentikan. Hal yang perlu dilakukan adalah beradaptasi dengan situasi tersebut serta melindungi aset data digital bangsa.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengemukakan adanya potensi kerusakan atau terganggunya keamanan siber sebagai dampak dari lompatan teknologi pada tahun 2029.

Menurut Andi, lompatan teknologi mulai dari pembelajaran mesin (machine learning), analisis data sangat besar (big data analyst), kecerdasan buatan hingga komputer kuantum menjadi tahapan lompatan teknologi yang akan mengubah pola pencarian data secara signifikan.

"Semua hal yang sekarang kita siapkan sebagai keamanan siber akan menjadi rusak dan cara nanti machine learning, big data analisis untuk mencari pola-pola data jauh lebih tajam, jauh lebih cepat dan tidak ada lagi keterbatasan," kata Andi saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Andi menjelaskan keamanan siber yang sudah disiapkan akan menjadi tidak relevan lagi karena sebelumnya hanya mengandalkan big data.

Banyak negara di dunia, bukan hanya Indonesia, harus mengantisipasi lompatan teknologi tersebut karena dapat berpengaruh terhadap politik dalam negeri.

Salah satu negara yang sudah mengantisipasi lompatan teknologi, termasuk pada tahap komputer kuantum adalah Singapura yang sudah membentuk angkatan digital dan intelijen hingga angkatan keempat di militernya.

Menurut Andi, seseorang yang menguasai litbang dalam lompatan teknologi itu bisa berpengaruh terhadap kontestasi politik di Indonesia pada 2029.

"RnD di bidang itu berarti adalah salah satu aktor dari pentahelix yang sedang menyiapkan lompatan teknologi dan itu belum tentu aktor negara. Bisa saja inovator, bisa juga korporasi, bisa juga aktor negara," katanya. (ant/ito)