Ribuan kendaraan dipaksa putar balik ke Jakarta
- ANTARA FOTO
Jakarta, 07/5 –  Lebih dari seribu kendaraan dipaksa putar balik di Tol Jakarta arah Cikampek dan Tol Jakarta menuju Merak pada hari pertama pelaksanaan larangan mudik yang berlaku 6 hingga 17 Mei 2021. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, aparat negeri sipil (ASN) yang nekat mudik bakal diberi sanksi tegas.
Di Tangerang Banten, puluhan kendaraan para pemudik baik roda empat maupun roda dua yang melintas di jalur perbatasan Kabupaten Tangerang, diputar balik petugas karena tidak mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM) dan surat keterangan bebas COVID-19.
"Jadi di hari pertama penyekatan larangan mudik di Kabupaten Tangerang dengan delapan titik posko sudah menindak 44 unit kendaraan untuk diputar balik," kata Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Wahyu Sri Bintaro usai mengecek langsung posko penyekatan larangan mudik di Pintu Gerbang Tol Balaraja Barat, di Tangerang, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa di hari pertama pemantauan posko larangan mudik di jalur perbatasan antar-kabupaten/kota, volume kendaraan yang melintas masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Namun, penyekatan yang dilakukan oleh pihaknya dilakukan cukup ketat sesuai keputusan pemerintah untuk menekan angka penularan virus corona.
"Begitu juga petugas di lapangan melakukan penyekatan dengan ketat. untuk menghindari adanya pemudik yang lolos pemeriksaan," katanya.
Ia mengungkapkan pemeriksaan juga akan terus dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas tak terkecuali pada kendaraan pengangkut barang atau logistik. Karena dikhawatirkan ada pemudik yang menumpang di kendaraan tersebut.
"Kemudian petugas di lapangan juga kita siagakan selama 24 jam, baik itu di Gerbang Tol Kedaton, Gerbang Tol Balaraja Barat dan Timur, Perbatasan Kabupaten Tangerang-Serang Solear, Perbatasan Jayanti, Perbatasan Kresek serta di posko Citra Raya," ujarnya.
1.070 Kendaraan Putar Balik
Sementara itu, Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sudah memutarbalikkan 1.070 kendaraan di Tol Jakarta arah Cikampek dan Tol Jakarta menuju Merak pada hari pertama Operasi Ketupat Jaya 2021 terkait kebijakan penerapan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021 guna mengantisipasi lonjakan jumlah kasus COVID-19.
"Total sudah 1.070 kendaraan diputarbalikkan, ini masih berlanjut terus," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Kamis.
Yusri menjelaskan 1.070 kendaraan itu terdiri dari 895 kendaraan pribadi dan 175 kendaraan umum. "Dengan rincian untuk Gate Cikupa ada 626. Kendaraan pribadi ada 519 dan kendaraan umum 77. Untuk Cikarang Barat ada 444 kendaraan, kendaraan pribadi 346 dan kendaraan umum 98," tambahnya.
Dia mengatakan petugas Polda Metro Jaya akan terus melakukan penindakan terhadap pemudik yang nekat mudik saat kebijakan larangan mudik mulai diberlakukan hingga berakhirnya peniadaan mudik pada 17 Mei 2021.
"Operasi ini berjalan sampai 17 Mei nantinya nanti, akan kami sampaikan secara update per 24 jam," pungkasnya.
Sanksi Bagi ASN Mudik
Sementara di Depok, Jawa Barat, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerbitkan aturan terkait pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau mudik dan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 800/202-HUK/BKPSDM yang disertai dengan sanksi.
"Setiap ASN yang melanggar Surat Edaran ini akan mendapatkan sanksi disiplin pegawai. Sanksi tersebut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," tulis Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam surat edaran tersebut di Depok, Jumat.
Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
SE tersebut, sebagai tindak lanjut dari SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi COVID-19.
Namun, terdapat pengecualian bagi ASN untuk bepergian ke luar kota dengan alasan mendesak atau kepentingan kerja. ASN tersebut harus mendapat izin atau surat tugas dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), Kepala Kantor Satuan Kerja, atau Pejabat Pembina Kepegawaian di instansinya.
Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa, perlu untuk melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah pada periode tersebut, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis Wali Kota Depok bagi kepala perangkat daerah dan pejabat pimpinan tertinggi pratama (Eselon II) dan kepala perangkat daerah bagi kepala daerah dan pejabat fungsional. (ito/ant)
Load more