Presiden PKS Sebut Bakal Terjadi Kemunduran Demokrasi Jika RUU DKJ Disahkan

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi PKS menegaskan menolak usulan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) inisiatif DPR.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berpendapat RUU ini berkaitan dengan masa depan demokrasi Indonesia yang mengalami kemunduran.

"Jika ini disahkan jadi UU, maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan. Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi," tulis Syaikhu melalui akun X-nya @syaikhu_ahmad, dikutip Kamis (7/12/2023).

Pasalnya, Pasal 10 ayat 2 dalam beleid tersebut mengatur tentang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta secara langsung yang dihilangkan.

Presiden PKS sebut bakal terjadi kemunduran demokrasi jika RUU DKJ disahkan. Dok: Daru-PKS

Baca Juga

Puncak Arus Balik Lebaran, Kualitas Udara Jakarta Terburuk ke-7 Dunia

Pasal tersebut berbunyi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memerhatikan usul atau pendapat DPRD.

Syaikhu menyebut RUU DKJ ini yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya gagasan PKS tentang Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara.

Dia juga memandang pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Salah satu yang melatarbelakangi munculnya gagasan PKS tentang Jakarta tetap Ibu Kota Negara selain terkait dengan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia adalah adanya RUU DKJ ini," jelas Syaikhu.

Dia pun mengajak masyarakat untuk menolak RUU DKJ yang bisa merenggut hak warga Jakarta dalam memilih pemimpin.

"Ayo kita suarakan bersama Tolak RUU Daerah Khusus Jakarta!," tandasnya. (saa/nsi)