Pengamat Nilai Praktik Non Kader Jadi Ketum Bisa Rusak Demokrasi Partai

Jakarta, tvOnenews.com - Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyoroti soal praktik terpilihnya ketua umum partai politik dari kalangan bukan kader partai.

Hal ini disampaikan dalam acara seminar nasional bertajuk lIndependensi Partai Politik: Penguatan Soliditas Internal dan Mitigasi Intervensi Eksternal” yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2026).

Menurut dia, praktik tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di internal partai tersebut tidak sehat.

Titi menyebut pemilihan ketua umum partai harus menunjukkan proses kaderisasi. Dia menyebut pemilihannya juga harus dilakukan secara demokratis, melibatkan suara semua kader.

“Ketua umum partai politik seharusnya benar-benar merupakan hasil dari mekanisme kaderisasi. Proses pengambilan keputusan di partai juga harus demokratis, mendengar aspirasi pengurus dan anggota,” jelas Titi.

Titi menilai meskipun partai tersebut bersifat terbuka, tapi calon ketua umum dari partai itu harus berasal dari kader.

Baca Juga

Jokowi: Target PSI Bukan Sekadar Masuk Senayan, Kami Bidik Hasil yang Lebih Besar

“Tidak seharusnya seseorang yang baru bergabung, bahkan dalam hitungan hari, tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Partai tetap harus dikelola oleh kader yang berproses di dalamnya,” jelas dia.

Sejalan dengan Titi, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan partai politik seharusnya tidak merekrut orang tanpa rekam jejak yang jelas.

“Partai yang kuat dan kokoh tidak boleh dengan alasan apa pun, merekrut tokoh yang tidak jelas latar belakangnya, lalu secara tiba-tiba menjadi ketua umum. Itu jelas tidak sehat,” tutur Adi.

Dia menyebut kaderisasi partai yang baik bisa membuat partai politik menjadi stabil dan kuat.

“Jika ingin partai kuat, stabil, dan berkelanjutan, maka kuncinya ada pada rekrutmen yang baik dan kaderisasi yang konsisten, tanpa intervensi dari pihak mana pun,” tandasnya. (saa/aag)