Komnas HAM Minta Paslon Capres Perhatikan Hak Lingkungan Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pasangan calon presiden yang terpilih nantinya untuk mementingkan hak lingkungan masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa hak atas lingkungan masyarakat adalah bagian dari hak atas pembangunan. Oleh karena itu, menurut dia, hak ini penting untuk disorot oleh para kandidat capres.

Menurutnya kerap kali pembangunan pro-investasi mengorbankan warga sipil dan tak memperhatikan hak lingkungannya. Dan berakhir pada pelanggaran HAM.

"Ini penting sekali hak lingkungan. Kita perlu memastikan bahwa proses pembangunan ke depan yang dikomandoi oleh capres terpilih itu tetap menghormati HAM," ucap Pramono, Rabu (13/12/2023). 

Pramono pun mengingatkan agar jangan sampai proses pembangunan misalnya soal investasi membuat dampak buruk bagi masyarakat, salah satunya terkait aspek lingkungan. Seperti yang terjadi di Rempang, Rembang, Nagari Air Bangis, Halmahera dan Flores.

"Penting bagi paslon terpilih kedepan memastikan bahwa proses pembangunan kita ke depan selain berkelanjutan juga inklusif," ujarnya.

Dia kemudian menyinggung terkait kelompok rentan yang juga kerap tak menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan, agar senantiasa dilibatkan.

"Jadi kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok buruh tani, nelayan itu suaranya harus didengar dalam proses pembuatan kebijakan," ucap Pramono.

"Sehingga kelompok rentan tidak jadi korban bahkan dikorbankan dalam proses pembangunan," tandasnya.

Seperti diketahui, tadi malam debat perdana Pilpres 2024 digelar di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat.

Tema debatnya adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat selanjutnya akan dilaksanakan pada 22 Desember 2023. Sementara itu, debat ketiga dan keempat diselenggarakan pada tanggal 7 dan 21 Januari 2024. Debat terakhir dijadwalkan pada tanggal 4 Februari 2024. (rpi/ebs)