Blak-blakan, PKS Semprot Habis-habisan Kinerja Akhir Tahun Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang Anjlok

“Banyak masyarakat terkejut, ketika tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena kepesertaannya dinon-aktifkan. Masyarakat bisa mengaktifkan kembali selama bisa menunjukkan domisilinya masih di Jakarta dan ber-KTP Jakarta,” katanya.

“Hal ini sangat merepotkan masyarakat dan menyebabkan masyarakat yang BPJS Kesehatannya non-aktif, harus membayar sendiri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal peserta BPJS PBI ini dari keluarga tidak mampu,” sambung dia.

FPKS turut menyoroti tentang pemberlakuan jalan berbayar yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan.

“Rencana penerapan ERP ini dinilai tidak didukung kajian yang kuat karena durasi pemberlakuan yang lama dan ruas jalan yang diberlakukan ERP terlalu banyak dan luas,” sambung Yani.

Kemudian, terkait dengan kebijakan disinsentif parkir kendaraan yang tidak lulus uji emisi, FPKS menilai hal ini sudah diterapkan di beberapa lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta.

“Kebijakan ini sangat positif karena akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, namun FPKS meminta agar penerapannya tidak untuk pengguna sepeda motor yang masyarakatnya sebagian besar adalah kelas menengah ke bawah,” paparnya.

Baca Juga

Sebaran Abu Vulkanik Sasar Jakarta, Legislator Kenneth Bagikan Masker

Ditambah lagi dengan tidak adanya kebijakan dan program yang serius mengatasi polusi udara. Pemprov DKI melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara masif, razia uji emisi menyiram jalan, sampai menyemprotkan air dari atas gedung pencakar langit, dinilai tidak serius dalam realisasinya.

“FPKS menilai kebijakan tersebut tidak dilakukan secara matang sehingga dalam penerapannya tidak konsisten. Selain itu upaya yang dilakukan tersebut bersifat responsif, tidak strategis, dan tidak berlandaskan bukti ilmiah,” tutur dia.

Terakhir, FPKS menyoroti pelatihan-pelatihan oleh Dinas PPKUKM dan Disnakertransgi yang monoton dan diseragamkan di seluruh wilayah kota. Keinginan FPKS adalah pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah kota, serta link and match dengan BUMD serta perusahaan swasta ditingkatkan.

“Juga Disnakertransen bisa membuat aturan agar perusahaan-perusahaan di Jakarta mengutamakan karyawan yang ber KTP Jakarta,” tandas Yani.(Agr)