Memanas! Ihwal Pembagian Bansos di Masa Pemilu, Berpotensi Disetir? Anies: Itu Bukan Uang Pribadi

Jakarta, tvOnenews.com - Memanas, ihwal pembagian bantuan sosial (bansos) di masa Pemilu 2024. Pasalnya menuai pro dan kontra, hal ini akibat bansos dibagikan saat masa pemilu, dikhawatirka disetir sebagai kepentingan politik. 

Informasi yang dikabarkan tvOnenews, bantuan sosial yang dibagikan pemrintah ke masyarakat menuai polemik di Capres-Cawapres 2024. 

Hal ini dikhawatirkan pembagian bansos jelang Pilpres 2024 disetir sebagai kepentingan politik tertentu.

Bahkan, bansos untuk masyarakat kecil tersebut berpotensi dan dikhawatirkan dimanfaatkan sebagai ajang kampanye. 

Maka dari itu, usulan pembagian bansos itu pun mencuat, dan masyarakat akhirnya bakal dirugikan akibat penundaan itu. 

Baca Juga

Kebutuhan Garam Nasional 5 Juta Ton Per Tahun, Gibran: Kita Belum Bisa Penuhi Itu

Sementara, Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko menuturkan, program bantuan sosial terutama bansos beras ini sudah digagas sejak lama dan jauh sebelum Gibran Rakabuming Raka jadi Cawapres. 

"Program ini akan berlanjut, dan tidak berhenti pada momen pemilu saja," ujarnya.

Berdasarkan daftar bantuan sosial dibagikan awal tahun 2024 sebagai berikut. 

- BLT El Nino senilai Rp400 ribu/KPM dengan penerima 18,8 Juta KPM. 

- Bansos Beras senilai 10 Kg Beras/Bulan dengan penerima 21,33 Juta KPM (Keluagara Penerima Manfaat)

- PKH
a. Balita dan Ibu Hamil senilai Rp3 Juta per tahun
b. Siswa SD, SMP, SMA senilai Rp900 ribu sampai Rp2 juta per tahun.
c. Lansia dan penyandang disabilitas Rp2,4 juta per tahun.

- BPNT senilai Rp200 ribu per bulan dengan sasaran keluarga dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.

- PIP senilai Rp1,8 juta dengan penerima 18,59 siswa (SD SMP SMA/SMK)

Di samping itu, menurut Anies Baswedan bansos itu dibagikan seharusnya dengan uang pajak, dan uang pajak itu didapat oleh rakyat Indonesia. 

"Bansos itu adalah dari rakyat Indonesia, yang sudah membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera, dan jangan pernah diklain bansos itu diklaim sebagai bantuan pribadi," pungkas Capres nomor urut 1 dari AMIN, Anies Baswedan. 

"Karena itu bukan uang pribadi, karena itu adalah uang rakyat dititipkan," pungkasnya.  

Lanjut Anies Baswedan menganalogikan, bila menitipkan uang kepada Bung Ibrahim, lalu uang itu dibagikan Bung Ibrahim membagikan uang itu kepada orang-orang.

"Kemudian, Bung Ibrahim saat membagikan, ini dari saya ya, ini dari saya ya, kira-kira etis tidak? (tidak jawab audiensi di acara Desak Anies), tidak etis, tidak etis dan itu salah," kata Anies. 

Karena itulah harus diluruskan, kata Anies, Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang dan itu (bansos) untuk menghidupi saudara-saudara yang kurang mampu. 

"Maka kedepan ada perubahan dalam bansos itu, dan kita akan berubah bansos dari bansos menjadi bansos plus," pungkas Anies. (aag)