Jelang Debat Pilpres 2024, Walhi Ingatkan Capres-Cawapres Utamakan Keselamatan Lingkungan dalam Program Pembangunan

Jakarta, tvOnenews.com - Organisasi nirlaba Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) perhelatan Pilpres 2024 untuk mengedepankan keselamatan lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan.

Tantangan itu disampaikan Deputi Eksekutif Nasional (Eknas) Walhi, Muhammad Islah menghadapi Debat Kedua Cawapres 2024 pada Minggu (21/1/2024). 

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan mengadakan Debat Kedua Cawapres yang mengusung tema Energi, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup dan Agraria, serta Masyarakat Adat.

Baca Juga

Bappenas Soroti Sengketa dan Mafia Tanah, Berdampak Terhadap Pembangunan hingga Timbulkan Kerugian Negara

Debat akan diikuti 3 kandidat Cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Islah mengatakan, komitmen pemerintah untuk mengedepankan keselamatan lingkungan masih rendah, karena yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“Sampai saat ini untuk komitmen masih sulit karena yang dikejar adalah pertumbuhan ekonomi, bagaimana investasi masuk. Ini yang dirasakan selama lima hingga enam tahun ini. Manfaat kurang, masyarakat menjadi terpinggirkan,” katanya, Rabu (17/1/2024).

Menurut Islah, pernyataan di lapangan yang terjadi adalah sebaliknya. Keputusan politik lebih dulu ditetapkan, akibatnya kajian lingkungan hidup harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Dia menekankan, bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kebijakan Kontradiktif

Islah juga menyinggung kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri, yang bertolak belakang dalam hal pengurangan emisi.

"Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan memerangi dampak terburuk dari krisis iklim," terang dia.

“Kita bilang mengurangi emisi, tapi emisi nambah, atau tidak berubah. Dalam hal transisi energi, harus lihat dari hulu ke hilir, termasuk soal perburuhan. Misalnya PLTU dihapus, organisasi lingkungan setuju, tapi manusianya harus disiapkan, buruh harus ditransisi juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyebut ‘false solution’ dalam transisi energi, seakan solusi tapi, tidak ada solusi. Misalnya, gasifikasi batu bara, gasnya diambil tapi tambang batu bara tetap beroperasi dan melepas emisi.

Hal lain yang patut menjadi perhatian presiden mendatang adalah reforma agraria. Dia menilai, daripada membuka food estate, lebih baik meneruskan reforma agraria. Pasalnya, ketimpangan kepemilikan lahan akan membuat petani punah.

“Persoalannya, arah kebijakan pembangunan belum mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Presiden yang akan datang harus membereskan. Bagaimana perencanaan di Bappenas harus diintervensi, disesuaikan dengan misi visi,” pungkasnya.(rpi/raa)