Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Asal Tak Gunakan Fasilitas Negara: Itu Hak Demokrasi Setiap Orang

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden maupun menteri punya hak demokrasi dan hak politik.

Menurut Jokowi, hak tersebut membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024). 

Jokowi mengatakan jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. 

Oleh karena itu, kata dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara termasuk presiden dan para menteri.

Baca Juga

Polemik Revisi UU KPK, Wakil Ketua DPR Respons Pernyataan Jokowi: Tak Mungkin Tanpa Surpres

Meski demikian, Jokowi menyebut hak demokrasi tersebut memiliki aturan. 

Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh? Boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu. Hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas dia. 

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye. Boleh. Tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," sambungnya. (ant/nsi)