Timnas AMIN Tak Gentar Jokowi Ikut Kampanye: Biasa-biasa Aja!

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pakar Timnas Pemenangan AMIN, Laksmana Madya TNI (purn) Achmad Djamaludin mengaku pihaknya tidak takut walaupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpihak dengan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Sekarang kan sudah mulai (Jokowi dukung Prabowo-Gibran), jadi ya biasa-biasa aja," ujar dia, di Posko Perubahan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Sehingga Achmad tidak khawatir apabila Jokowi melakukan cawe-cawe pada Pilpres 2024 ini.

"Enggak khawatir, enggak. Kita sudah wajar saja, kita sikapi dengan wajar, kita berusaha gitu aja," jelasnya.

Sehingga sikap Jokowi yang menyatakan presiden boleh tidak netral dan kampanye adalah hal yang tidak perlu ditanggapi.

Baca Juga

Jokowi Beri Respons Santai soal Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

"Udah pintar gitu, enggak perlu ditanggapi. Pertanyaannya sudah, yaitu yang terjadi. Jadi Timnas AMIN tidak membuat tanggapan yang khusus tentang itu," tutur dia.

"Pak Anies juga sudah menanggapinya secara, ya sudah ada aturannya, ada etikanya, ya masyarakat yang akan menilai," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwasanya seorang presiden diperbolehkan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dia menyatakan hal tersebut merupakan hak demokrasi setiap individu. Akan tetapi ada syarat yang perlu dipenuhi.

"Kan demokrasi, hak politik setiap orang. Presiden itu boleh loh berkampanye, boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh pakai fasilitas negara," ujar dia, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Alasan tidak boleh memakai fasilitas milik negara lantaran jabatan seperti menteri, hingga presiden adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.

"Itu saja yang mengatur, tidak boleh ada atribut negara. Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik," ungkapnya.

Bahkan, Jokowi menyatakan bahwasanya dalam aturan yang ditetapkan diperbolehkan untuk jabatan menteri hingga presiden untuk turut berkampanye.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturannya boleh ya silakan. Jangan presiden tidak boleh ini, berkampanye itu boleh, memihak juga boleh, tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing," tandas dia.