Ditanya akan Normalisasi HTI dan FPI Bila Jadi Presiden, Begini Jawaban Anies

Dalam kesempatan itu, Anies bertekad menjaga Republik Indonesia agar tetap menjadi negara hukum, jangan sampai menjadi negara kekuasaan. 

Dia menyinggung banyak contoh negara dijalankan dengan selera kekuasaan -- tak hanya pembubaran FPI dan HTI, Omnibus Law dan UU IKN.

"UU IKN emang ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi tok. Omnibus Law memang dibahas panjang? Tidak. Tok. Lalu kita biarkan itu diam, terus semua itu bergerak sampai pada satu saat terkejut ketika MK kejadian, baru waduh kok jadi begini? Sudah terlambat," ujar Anies.

"Karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita dua, mau menjadi negara kekuasaan atau negara hukum?" sebutnya. (aag)