UII sebut Indonesia Darurat Kewarganegaraan, Anies: Ada Masalah Serius!

Deli Serdang, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan angkat bicara terkait pernyataan civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengatakan Indonesia saat ini darurat kewarganegaraan.

Dia pun menegaskan jika para universitas telah angkat bicara seperti ini, bahkan menyatakan sikap tegas, maka memang ada masalah yang serius.

"Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," ujar Anies, saat kampanye di Lapangan Reformasi Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/1/2024).

Bahkan, Anies juga mengaku selama dia menjalani kampanye juga mengalami hal yang serupa.

"Kami yang menjalani beberapa waktu ini sering merasakan dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan, perubahan untuk mengembalikan demokrasi 0ada jalurnya," jelas dia.

"Tata cara pemerintahan yang mendasarkan pada meritokrasi, yang mengayomi semua. Itu yang kami perjuangkan," sambung dia.

Baca Juga

PSMS Medan Hajar Persikad Depok 4-0, Puncaki Klasemen Grup A

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun mengatakan dia kerap mendengar kampus-kampus sekarang ini mulai vokal memberikan pandangannya.

"Kami melihat pandangan yang objektif yang perlu diperhitungkan dengan amat serius, perlu didengar, dan mari kita jaga sama-sama," tandas dia.

Diberitakan sebelumnya, civitas academica UII baru saja menyatakan Indonesia Darurat Kenegarawanan. Dalam pernyataan sikapnya, civitas UII memiliki 6 sikap yang 2 diantaranya ditujukan langsung untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), diantaranya;

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.

2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. (agr/aag)