Waduh! TPN Ganjar-Mahfud Buka-Bukaan Dapati Bansos Pemerintah Masuk Kantong Partai Koalisi Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto buka-bukaan soal kondisi pembagian bantuan sosial (bansos) yang meningkat drastis oleh pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jelang pencoblosan Pilpres 2024. 

Menurutnya meningkatnya volume pembagiaan bansos belakangan waktu oleh pemerintahan Jokowi dalam rangka meningkatkan elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo - Gibran. 

"Sekarang ini kan ada upaya-upaya untuk gunakan Bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementrian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto kepada awak media di SUGBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2023). 

Baca Juga

Momen Ulang Tahun ke-75 Prabowo Tepat Dua Tahun Pemerintahan: Investasi Nasional Tumbuh hingga Hilirisasi Diperkuat

"Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar, maka membagikan bansos untuk rakyat itu menunjukan komitmen kerakyatan. Tapi ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan Paslon 02," sambungnya. 

Hasto menuturkan pihaknya mendapati adanya peningkatan pembagian bansos oleh pemerintahan era Jokowi dalam rangka meningkatkan elektabilitas Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 ini. 

Bahkan, kata Hasto, Pihkanya juga mendapati adanya bansos yang masuk ke kantong partai politik koalisi Prabowo-Gibran. 

Kendati, Hasto tak merinci partai politik koalisi Prabowo-Gibran penerima banson dari temuan pihaknya tersebut. 

"Bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai Paslon 02, ini menunjukan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat dari pajak. Kita jd harus kembali pada rakyat secara tepat," ungkapnya. 

Diketahui, sempat beredar terkait adanya beras Bulog yang dibagikan ke masyarakat dengan stiker Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. 

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman membantah menyalahgunakan bansos dalam kepentingan kampanyenya. 

"Dengan ini kami sampaikan bahwa tidak benar bahwa kalau ada tuduhan kami yang memasang stiker tersebut, lalu menjadikan beras itu sebagai komoditas politik untuk menguntungkan kami," kata Habiburokhman pada Jumat (26/1/2024). (raa)