Bahlil Setuju Pemilu 1 Putaran Bisa Hemat Rp30 Triliun, Komika Mamat Alkatiri: Giliran Bansos Ditambah Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia setuju jika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 satu putaran. 

Bahlil beralasan, pemilihan presiden satu putaran mampu menghemat anggaran hampir Rp 30 triliun. 

"Siapa pun yang terpilih itu biarkanlah. Tapi kalau saya ditanya, sekali atau dua kali, dilihat dari manfaatnya. Kalau kita sekali putaran, kita efisiensi anggaran hampir Rp 30 triliun," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024). 
Bahlil menilai, penyelenggaraan Pemilu yang lebih cepat akan lebih baik, siapa pun yang terpilih.

Komika Mamat Alkatiri pun mengomentari pernyataan Bahlil. 

"Giliran bansos tambah anggaran, giliran pemilu bicara pemghematan ckckckck," kata Mamat di platform media sosial X.

Baca Juga

Ekonomi Daerah Tertekan El Nino, Prabowo Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pembagian bansos belakangan menjadi kontrovesi selain anggarannya yang ditambah, pembagian bansos juga dinilai sarat kepentingan politik jelang Pilpres.

 Koordinator Staf Khusus Presiden,  Ari Dwipayana, menekankan bahwa Presiden Joko Widodo telah membagikan bantuan kepada masyarakat secara langsung sejak 2014.

"Kegiatan membagikan bansos reguler maupun non reguler dilakukan Presiden sejak 2014, bukan sesuatu yang baru," kata Ari di Jakarta, Jumat.

Pernyataan Ari menjawab pertanyaan wartawan mengapa Presiden belakangan semakin sering membagikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Menurut Ari, Presiden memang selalu membagikan bantuan mulai dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, hingga Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat.

"Jadi hal yang tidak baru membagikan langsung ke masyarakat, karena Presiden ingin berinteraksi dengan masyarakat, ingin mengetahui persoalan serta dekat dan menyapa masyarakat," kata dia.

Mengenai penyaluran bantuan sosial, Ari mengatakan bahwa Presiden selalu melibatkan menteri terkait untuk mendampingi.

Saat ditanya mengapa Presiden tidak mengajak Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bantuan sosial beberapa waktu belakangan, Ari menyebut bahwa bantuan sosial yang dibagikan Presiden adalah beras yang berkaitan dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog.

"Saya jelaskan kemarin ini bantuan pangan beras terkait cadangan pemerintah terkait tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional dan Bulog," kata Ari. (ebs)