KPAI Terima Puluhan Aduan Kasus Pelanggaran Hak Anak dalam Pemilu

Jakarta, tvonenews.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerbitkan Surat Edaran Bersama dengan Menteri PPPA, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Mendagri, dalam upaya meminimalisir pelanggaran hak anak dalam Pemilu.

Anggota KPAI Sylvana Apituley mengatakan bahwa ada 11 bentuk pelanggaran yang harus diperhatikan oleh publik.

"Utamanya oleh peserta Pemilu agar tidak terjadi lagi," kata Sylvana dalam media talk bertajuk "Pemilu Ramah Anak, Lindungi Anak dari Dampak Negatif Kampanye Pemilu", di Jakarta, Rabu (7/2/2024).

Sylvana mengatakan upaya untuk mengarusutamakan hak anak masih merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar.

Pasalnya kasus-kasus pelanggaran hak anak dalam Pemilu banyak terjadi, baik yang dilaporkan oleh masyarakat, maupun temuan-temuan KPAI.

Menurut dia, KPAI telah melakukan pengawasan selama rangkaian Pemilu 2024, juga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan tim kampanye peserta Pemilu sejak Maret 2023.

"Kami sudah melakukan konsolidasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hak anak selama Pemilu, baik pra kampanye, sampai pengumuman hasil Pemilu," kata Sylvana Apituley.