Sinyal Gerakan 4 Jari, Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Kompak Bongkar Kecurangan Pilpres 2024 untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud kompak menilai adanya pelanggaran dan kecurangan tersistematis usai hasil hitung cepat atau quick count hingga rekapitulasi sementara KPU RI terkait perolehan suara Pilpres 2024 yang merilis keunggulan Prabowo-Gibran. 

Bahkan kedua kubu baik dari Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengaku akan membongkar sejumlah kecurangan tersistematis yang disinyalir memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. 

Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Hamdan Zoelva mengungkapkan bahwasanya dalam pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini telah terjadi pelanggaran yang sistematis.

Hal ini dia ungkapkan dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

"Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis," ungkap dia.

Hamdan mengaku saat ini pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran sistematis seperti yang dia katakan.

Baca Juga

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Peringatan 100 Tahun Gontor dan Resmikan FK Unida

"Bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, masif itu," jelasnya.

"Tadi diawali dengan film Dirty Vote, apa yang di sana, yang ada di sana adalah permulaan desain sebuah pelanggaran kita bisa simpulkan seperti itu, dari data-data yang dikumpulkan dalam film itu," sambung dia.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa kini desain pelanggaran tersebut satu persatu mulai terkuak.

"Kita hendak membuktikan dan bukti-bukti awal kita temukan implementasi dari desain itu mulai tampak satu persatu, dan ini kami sedang kumpulkan seluruh Indonesia," tandas dia. 

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melakukan evaluasi pemilu 2024. Hasilnya, ditemukan beberapa pelanggaran hingga kecurangan dalam proses pemungutan suara. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam rapat evaluasi tersebut, setiap ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud menyampaikan arahan, dan Ketua TPN Arsjad Rasjid juga melaporkan potret serta dinamika pilpres. 

"Dan dari situ kemudian dikerucutkan dalam beberapa hal. Pertama, bahwa pilpres tidak ditentukan oleh hasil quickcount, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). 

"Sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," sambungnya. 

Lalu, poin kedua adalah banyaknya temuan yang disampaikan para aktivis dan pejuang demokrasi mengenai kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu. Terutama yang dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. 

"Kemudian yang ketiga dilakukan kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan," katanya. 

"Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek" secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02," sambungnya. 

Hasto menilai, berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari Pemilu tersebut. Sehingga, poin keempat dari evaluasi hari ini adalah pembentukan tim khusus. 

"Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi," katanya. 

Tugas tim khusus itu, kata Hasto, adalah untuk mengungkapkan bukti-bukti material mengenai pelanggaran secara terstruktur yang melibatkan suatu kekuasaan. 

"Suatu dengan orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis, sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Sehingga tim khusus ini segera dibentuk," katanya. 

"Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada pelemahan-pelemahan secara sistematis pula. Demikian pokok-pokok dari rapat tadi," sambungnya. (agr/rpi/raa)