Dulu Berseteru Perebutkan Partai Demokrat, Kini AHY dan Moeldoko bakal Rapat kabinet Bareng
- BPMI Setpres
Selain kariernya di bidang politik, Presiden juga menyoroti pendidikan AHY di akademi militer dan nonmiliter.
Jokowi menyebutkan bahwa AHY menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura; Universitas Harvard, Amerika Serikat; dan Webster University, Amerika Serikat.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Hadi Tjahjanto, pejabat sebelumnya yang dilantik sebagai Menko Polhukam.
Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.
AHY, yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memulai karier di militer dengan masuk Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.
Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu lulus Akmil tahun 2000 dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adi Makayasa.
Semasa penugasan di militer, AHY menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh tiga gelar pascasarjana program master, yakni dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, tahun 2006; Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2010; serta Universitas Webster, Amerika Serikat, tahun 2015.
AHY menjalani karier militer hingga pangkat mayor infanteri, sebelum dia memutuskan mundur dari TNI pada akhir tahun 2016 untuk serius terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah.
AHY pertama kali terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.
Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pileg 2019.
Pada 15 Maret 2020, AHY didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 usai mendapatkan dukungan dari 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. (ant/ebs)
Load more