Heboh Kisruh KJP dan KJMU Sempat Dicabut, Anggota DPRD DKI Jakarta Kesal Banget

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Thamrin berkomentar terkait polemik Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang menjadi sorotan publik.

Pria yang karib disapa Kyai Thamrin ini mengatakan, bukti kurangnya sinkorinasisi kebijakan dan lemahnya komunikasi publik Pemerintah. 

Dia juga mengaku kesal di masa sulit seperti ini harga-harga kebutuhan pokok sedang naik, mekanisme yang terkesan tertutup dalam penentuan kriteria dan desil bagi siswa dan mahasiswa yang mendapatkan KJP dan KJMU khususnya di Jakarta membuat semua bertanya-tanya.

“Terjadi karena banyaknya pembatalan kepada siswa dan mahasiswa yang sebelumnya dapat, apalagi ada dalam satu keluarga, di mana ada anak yang dapat dan ada anak yang tidak dapat,” kata Thamrin kepada media, Kamis (7/3/2024).

Meskipun info terbaru yang berasal dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (6/3/2024), menyatakan tidak ada pembatalan status untuk penerima lanjutan KJMU karena klasifikasi desil pada data Regsosek tidak lagi menjadi dasar dalam pemenuhan persyaratan penerima.

Baca Juga

Kunjungan Dua Malam PM India Narendra Modi: Agenda Padat di Jakarta dan Yogyakarta Sebelum Bertolak ke Australia

Dia menegaskan pembatalan status dapat terjadi bila mahasiswa melanggar larangan KJMU yang sudah diketahui oleh penerima yakni siswa dan mahasiswa.

Namun, dirinya menyayangkan minimnya sosialisasi bahwa penerima lanjutan harus melakukan input data kembali.

“Ini sudah menjadi polemik, kami bersyukur jika ini kembali normal, dan ini menambah keyakinan kita sekaligus mengkonfirmasi apa yang dikeluhkan masyarakat, bahwa sepeninggal Gubernur Anies, Jakarta mengalami kemunduran dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan,” tuturnya.(agr/lkf)