Shanty Alda Peroleh Suara Tinggi di Jawa Tengah IX, Jadi Sorotan Formappi

Jakarta, tvOnenews.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyoroti fenomena lolosnya Shanty Alda Nathalia sebagai calon Anggota Legislatif DPR RI dengan suara tertinggi di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX periode 2024-2029.

Lucius mengaku kaget melihat profil atau latar belakang dari Shanty, sebagai pengusaha Direktur PT. Smart Marsindo. Saat ini, kata dia, Shanty juga lagi digali keterangannya oleh Penyidik KPK sebagai saksi kasus korupsi Gubernur Maluku Utara non aktif, Abdul Gani Kasuba (AGK).

"Wah ngeri juga profilnya cuy. Pengusaha, Dirut PT. Smart Marsindo walau masih sebagai saksi, tetapi juga pernah mangkir dari panggilan KPK," kata Lucius dikutip pada Senin (11/3/2024).

Melihat latar belakang Shanty, Lucius tidak heran bisa meraup suara terbanyak sementara di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX, yakni sebanyak 196.328 suara. Dapil Jawa Tengah IX meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

"Buat saya sih melihat profilnya, ya enggak mengagetkan banget kalau akhirnya bisa meraih suara terbanyak di Dapil Jateng IX. Selama ini memang banyak Pengusaha yang sukses meraih kursi di parlemen. Ini bukan hal baru," ujarnya.

Menurut dia, seorang pengusaha jelas berhitung betul soal untung rugi jika hendak maju dalam kontestasi Pemilu Legislatif DPR RI 2024. Dengan kekuatan modal mereka, kata dia, sangat mudah untuk menebaknya.

Baca Juga

Misteri Amplop Raja Juli dan 2 Ribu SGD Mulai Ditelusuri KPK

"Ya saya kira mudah juga untuk menebak apa yang dilakukan pengusaha dengan kekuatan modal mereka. Seorang pengusaha jelas berhitung betul soal untung rugi. Dan ketika mengikuti kontestasi, maka biaya yang ia keluarkan sedapat mungkin bisa kembali dengan kemenangan," jelas dia.

Di samping itu, Lucius melihat memang fenomena sekarang era reformasi banyak pengusaha yang masuk ke dalam Parlemen Senayan. Namun, ia menduga masuknya para pengusaha ke DPR RI itu bukan semata untuk kepentingan rakyat, tapi menjaga bisnis-bisnisnya mengingat fungsi DPR salah satunya legislasi.

"Ini fenomena khas Pileg di Indonesia era reformasi ini. Semakin banyak pengusaha masuk parlemen. Yang jelas, ikhtiar utama mereka tak selalu untuk kepentingan rakyat. Mereka nampaknya hanya ingin memastikan cara lain menjaga bisnis dengan menjadi penjaga gawang regulasi," pungkasnya.