Soal Usulan Sylviana Murni Gubernur DKJ Wajib Orang Betawi, Ridwan Kamil: Gubernur Terbaik DKI Berasal dari Jabar

Bandung, tvOnenews.com - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyinggung usulan Sylviana Murni soal syarat salah satu menjadi Gubernur ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta harus orang Betawi.

Pada rapat panjat Baleg DPR RI tentang RUU Daerah khusus Jakarta (DKJ) Sylviana Murni mengusulkan syarat menjadi Gubernur ataupun wakil Gubernur salah satunya harus memiliki darah Betawi.

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil pun menyinggung bahwa putera daerah menjadi kepala daerah itu adalah preferensi keafdolan.

Sebab kata dia, hal seperti itu tidak bisa dijadikan syarat di suatu daerah yang masih menganut Bhineka Tunggal Ika.

"Tetapi bukan kewajiban dan dijadikan persyaratan seperti usulan ibu Sylviana Murni, karena negeri kita adalah NKRI dengan semangat Bhineka Tunggal Ika," tulis Ridwan Kamil di akun Instagram pribadinya pada Selasa (19/3/2024).

Pria yang akrab di sapa Kang RK ini pun mengingatkan, bahwa pemilik predikat Gubernur Jakarta terbaik pun berasal dari Jawa Barat.

Baca Juga

Bukan Monas! Pramono Ingin Lebaran Betawi 2026 Digelar di Lapangan Banteng

"Contoh Gubernur Jakarta terbaik banyak ahli sejarah, adalah Ali Sadikin, asli Sumedang Jabar," katanya.

RK juga mengatakan, Gubernur Jawa Barat pertama dan kedua juga berasal dari luar suku Sunda.

"Gubernur Jabar pertama adalah Soertardjo Kartohadikusumo dari etnis Jawa. Gubernur kedua adalah Datuk Jamin dari Entis Minang," kata Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengatakan sosok yang layak menjadi pemimpin biarlah menjadi hak masyarakat untuk memilih.

"Biarlah rakyat memilih sendiri mana yang terbaik untuk wilayah dan negerinya," kata Ridwan Kamil dalam tulisan akhir akun pribadinya.

Sebelumnya Anggota DPD Dapil Jakarta Sylviana Murni mengusulkan agar peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta harus ada orang Betawi.

Hal itu disampaikan Sylviana dalam Rapat Panja Baleg DPR RI tentang RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). 

Mantan cawagub DKI Jakarta itu meminta ketentuan itu dimuat dalam RUU DKJ.

"Kalau misalnya memang ditunjuk, tapi semua partai yang menunjuk pasangan untuk berjuang ke Pilkada ini ada kewajiban kuota perempuan 20 persen. Tapi ini wajib wakil gubernurnya kah, gubernurnya kah, itu harus dari unsur Betawi,” kata Sylviana di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024) kemarin.