Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah pemuda mengatasnamakan Aliansi Masyatakat Sriwijaya (AMS) mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menolak Pj bupati Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Apriyadi.
Mereka melakukan aksi demonstrasi depan Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis (28/3/2024).
Dalam orasinya, koordinator aksi Dendi Budiman menyampaikan bahwa Apriyadi disinyalir akan maju sebagai calon bupati pada Pilbup Muba 2024 sehingga harus segera dicopot sebagai Pj bupati untuk menghindari konflik kepentingan.
“Isu yang berkembang dan banyaknya spanduk yang sudah menyebar, Apriyadi sudah dimungkinkan mau maju sebagai calon bupati pada Pibup Muba 2024 karena itu agar Apriyadi tidak menggunakan wewenangnya dan pengaruhnya sebagai Pj bupati saat ini maka Mendagri harus mencopotnya,” kata Dendi depan Mendagri.
“Apalagi Pj bupati itu adalah jabatan ASN yang dilarang untuk ikut terlibat dalam politik praktis. Kalau Apriyadi dibiarkan menjabat Pj bupati maka dikhawatirkan berkampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas Pemkab Muba,” imbuhnya.
Selain itu, Dendi menilai bahwa Apriyadi tidak pantas menjadi Pj bupati karena penuh kontroversi.
“Mendagri seperti tutup mata dan tidak komitmen dengan aturannya sendiri,” terangnya.
Bahkan, kata Dendi, dugaan keterlibatan Apriyadi dalam politik praktis saat menjadikan anaknya sebagai caleg DPRD Provinsi Sumsel dengan menggunakan pengaruhnya untuk menekan ASN.
“Pemilu kemarin juga banyak laporan kalau Apriyadi menggunakan segala cara salah satunya menekan ASN untuk memenangkan anaknya sebagai caleg DPRD Provinsi jadi ini jelas-jelas sudah terlibat dalam politik praktis yang seharusnya mendapat sanksi yang tegas,” tuturnya.
Atas dasar itu, Dendi meminta Mendagri segera bertindak tegas untuk mencopot Apriyadi sebagai Pj bupati Muba.
“Dengan semua alasan yang kami sebutkan, Mendagri harus copot Apriyadi,” tegasnya.
Terakhir, Dendi memastikan akan terus melakukan aksi demonstrasi depan Mendagri apabila Apriyadi tidak dicopot sebagai Pj bupati Muba.
“Kalau Apriyadi tidak dicopot berarti dugaan kongkalikong atau adanya bekingan kuat oleh oknum pejabat Kemendagri benar adanya maka dari itu kami akan lawan dengan terus melakukan aksi demontrasi,” tandasnya. (ebs)
Load more