MK Sebut Bagi-Bagi Uang Oleh Gus Miftah saat Kampanye Pilpres 2024 Bukan Politik Uang, Begini Penjelasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyebut tindakan bagi-bagi uang Gus Miftah di Pamekasan, Jawa Timur, saat masa kampanye Pilpres 2024 bukan politik uang.

Hal itu disampaikan dalam sidang MK pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo menyebut dalil pemohon kubu Anies-Muhaimin itu tidak termasuk kampanye Prabowo-Gibran.

Diketahui, aksi bagi-bagi uang Gus Miftah itu dipermasalahkan lantaran ada pihak yang membentangkan gambar paslon 02 Prabowo-Gibran.

“Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman Berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo yang terbentang di belakang Gus Miftah,” ujar Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Di dalam tayangan video Gus Miftah yang dimaksud, lanjut Suhartoyo, juga ada klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran.

Baca Juga

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan 15 Permohonan Uji Materiil

Nusron menjelaskan, bahwa aktivitas yang dilakukan Gus Miftah saat membagikan uang merupakan aktivitas pribadi.

"Karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik, atau Tim Kampanye Nasional maupun Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran,” tambahnya.

Suhartoyo menilai tayangan video yang dijadikan bukti oleh kubu Anies-Muhaimin itu tidak cukup meyakinkan MK, bahwa aksi Gus Miftah itu termasuk politik uang.

“Tayangan video yang dijadikan bukti oleh Pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah, bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo, hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo,” jelasnya.

Dia mengatakan pihaknya juga memeriksa bukti Bawaslu dan bukti Termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan aksi politik uang Gus Miftah.

Hasil dari pemeriksaan tersebut yakni dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti, karena kegiatan itu bukan termasuk dalam kampanye sebagaimana dimaksud UU.

MK juga menilai dalil pemohon terkait kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan kampanye.

“Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum,” tandas Suhartoyo. (saa.iwh)