Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Legislatif Jakarta Ultimatum Pemprov Tuntaskan Banjir Hingga Kawasan Kumuh

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah menyatakan, Kota Jakarta tidak alami perubahan siginifikan setelah tak lagi menyandang status ibu kota.

Program prioritas untuk menuntaskan kemacetan, banjir, kawasan kumuh hingga sampah, tetap berjalan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Waktu rapat kemarin saya tekankan ke semua dinas apapun namanya kita sudah tidak jadi ibukota tapi paling tidak bekerja maksimal karena warga ibu kota, warga Jakarta masih butuh sentuhan Pemda DKI,” ujar Ida, melansir keterangan resmi, Selasa (7/5/2024).

Kerja-kerja nyata pada permasalahan penting Jakarta, menurut Ida, perlu keberlanjutan. Terlebih, Jakarta memproyeksikan sebagai kota global.

Jakarta akan memiliki peran penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional yang mampu menarik modal, barang, sumber daya manusia, gagasan, serta informasi secara global.

“Masyarakat Jakarta juga penduduknya masih sama, yang pindah hanya ASN ke IKN, itu paling hanya beberapa presentasinya,” ungkap Ida.

Baca Juga

1.842 Hektare Sawah di Grobogan Terendam Banjir, Pemprov Jateng Kawal Klaim Asuransi Usaha Tani Padi

Untuk diketahui, sebelumnya pada 25 April 2024 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Undang-undang itu mengatur pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (agr/ree)