Heboh Wacana Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Tambah Kementerian, Yusril Ihza Beri Peringatan Tak Terduga

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar adanya wacana pemerintahan Prabowo-Gibran bakal tambah kementerian mendapat sorotan dari pakar hukum.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi isu presiden terpilih, Prabowo Subianto yang ingin menambah nomenklatur kementerian.

Adapun, beredar kabar jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran akan ditambah hingga 40. Nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi-Ma'ruf saat ini adalah 34. Rinciannya, 4 menteri koordinator alias Menko dan 30 menteri bidang.

Yusril Ihza memperingatkan bahwa wacana tersebut bisa direalisasikan jika dilakukan amendemen UU Kementerian Negara.

"Dapat saja (nomenklatur kementerian, red) ditambah, tetapi dengan amandemen UU Kementerian Negara," kata Yusril ketika dikonfirmasi, Selasa (7/5/2024).

Aturan mengenai nomenklatur kementerian ini tertera dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Baca Juga

Upaya Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat

Ketua Umum PBB itu menuturkan, jika tidak melalui revisi UU Kementerian Negara, presiden bisa menerbitkan Perppu.

"Bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dan DPR sekarang. Bisa juga setelah Prabowo dilantik dengan menerbitkan Perppu," jelasnya.

Yusril menyebut, setelah dilantik jadi presiden oleh MPR pada 20 Oktober mendatang, Prabowo bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur.

"Bisa, enggak masalah," tuturnya.

Selain itu, Yusril mendukung jika akan ada penambahan nomenklatur kementerian.

Sebagai contoh, dia menyoroti Kemendikbudristek yang menurutnya terlalu gemuk.

"Bisa saja. Kemendiknas (Kemendikbudristek) sekarang bagusnya dikembalikan seperti semula. Terlalu gemuk dan rumit," ucap Yusril.(lgn)