PDI Perjuangan Tolak Wacana Prabowo Subianto Tambah Kementerian Jadi 40, Hasto Kristiyanto Beri Sindiran Telak!

Jakarta, tvOnenews.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menolak wacana Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto membentuk kementerian baru sebanyak 40 instansi.

Diketahui, Prabowo ingin kementerian di pemerintahannya nanti berjumlah 40. Padahal, Undang-Undang (UU) Kementerian Negara mengatur bahwa nomenklatur menteri hanya 34. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan UU Kementerian Negara belum perlu direvisi. 

“Dalam pandangan PDIP, kami percaya bahwa dengan UU Kementerian Negara yang ada sebenarnya masih visioner untuk mampu menjawab berbagai tantangan bangsa dan negara saat ini,” kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024). 

Meski demikian, pihaknya memahami bahwa setiap presiden memiliki kebijakan tersendiri. 

Namun, dia menegaskan bahwa PDIP menilai UU Kementerian Negara saat ini sudah merepresentasikan semua tanggung jawab negara.

Baca Juga

Pigai Bantah Isu Kemunduran HAM, Klaim Posisi RI di PBB Bukti Kepercayaan Dunia

“Bagi PDIP, UU Kementerian Negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan seluruh masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara,” jelas Hasto.

Lebih lanjut, dia pun mengingatkan bahwa UU tersebut ada untuk mencapai tujuan bernegara, bukan justru untuk mengakomodasi kekuatan politik. 

"Melihat seluruh desain dari kementerian negara itu kan bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara, bukan untuk mengakomodasikan seluruh kekuatan politik," tuturnya. 

Menurut Hasto, pemilahan haruslah jelas, apalagi Indonesia akan menghadapi tantangan ke depan yang persoalannya tidak ringan. 

Dia menjabarkan tantangan itu mulai dari nilai rupiah melemah, masalah tenaga kerja, dan deindustrialisasi.

Kemudian, persoalan terkait pendidikan, kuakitas kesehatan hingga dampak dari geopolitik global.

"Ini diperlukan suatu desain yang efektif dan efisien," katanya.

Dia mengatakan pemerintahan baru nanti seharusnya tidak memilih langkah dengan memperbesar ruang akomodasi.

"Karena kepemimpinan nasional di dalam me-manage negara melalui struktur yang efektif, yang efisien, struktur yang mampu mengorganisir seluruh persoalan bangsa menjadi suatu solusi yang dirasakan rakyat. Itulah yang paling penting di dalam merancang kabinet," tandas Hasto. (saa/lgn)