Muncul Lagi Usulan Polisi Dibawah Kementerian, Haidar Alwi: Upaya Politis Melemahkan Institusi Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Usulan menempatkan intitusi Polri di bawah kementerian kembali mencuat usai digabungkan oleh Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie.

Dalam akun Instagramnya, Connie mengatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional adalah saat yang tepat untuk melalukan reposisi demokrasi dan reformasi sistem keamanan nasional dengan pernyataan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk mensejajarkan Polri dan TNI.

"Hal ini dapat dilakukan melalui revitalisasi Polri ditempatkan di bawah kementerian seperti hal-nya TNI di bawah Kementerian Pertahanan seperti kini. Sebagai catatan, kepolisian di dunia hanya ada dua model yaitu di bawah kementerian atau di bawah Pemda," usul Connie melalui akun Instagram @connierahakundinibakrie dilihat pada Selasa (21/5/2024).

Menanggapi hal itu, loyalis Joko Widodo (Jokowi), R Haidar Alwi menilai usulan Connie berupa Polri dibawah kementerian merupakan upaya untuk melemahkan institusi tersebut. 

Selain sebagai sebuah kemunduran, mengingkari amanat reformasi serta menguras waktu dan energi karena harus mengubah konstitusi dan Undang-Undang (UU).

Menurut Haidar menempatkan Polri di bawah kementerian akan mempersempit ruang gerak dan pelayanan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menghambat penegakan hukum dan pelayanan untuk masyarakat. 

Baca Juga

Prabowo Sebut Dapur MBG Polri yang Terbaik, Klaim Tuai Pujian Pengamat Dunia

Sebab, rantai kerja Polri yang semakin panjang akan membuat pengambilan keputusan strategis operasional menjadi kian lambat.

"Usulan menempatkan Polri di bawah kementerian dapat melemahkan institusi Polri dari yang sekarang sebagai perangkat eksekutif sekaligus yudikatif menjadi hanya perangkat eksekutif saja di bawah pejabat politik yang justru rawan diintervensi. Padahal Polri sebagai penegak hukum tidak boleh diintervensi seperti halnya Mahkamah Agung dan Kejaksaan," kata Haidar dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Alwi juga mengecam Connie yang dalam pernyataannya membawa nama Prabowo seolah-olah ingin mensejajarkan Polri dan TNI di bawah kementerian. Padahal,

Padahal, kata Haidar, Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa jika dirinya menjadi Presiden, Polri dan TNI akan tetap berada di bawah Presiden.

"Prabowo pernah bilang yang membawa-bawa namanya dalam isu ini adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Memang ada reformasi Polri dan TNI tapi bukan mensejajarkan di bawah kementerian, melainkan memperbaiki kualitas SDM dari mulai pendidikan sampai pada kualitas hidup atau kesejahteraan anggota," ungkap Haidar.

Haidar berpandangan Connie tampaknya memang suka membawa-bawa nama tokoh tertentu dalam pernyataannya yang kontroversial. 

Pertama, membawa-bawa nama mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno ketika mengutarakan tuduhan bahwa Polri memiliki akses ke Sirekap dan pengisian C1 bisa dilakukan di Polres-Polres.

Pernyataan Connie lantas diklarifikasi Oegroseno dan Connie pun kemudian meminta maaf dan mengakui kekeliruannya.

Tak hanya itu, membawa-bawa nama Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani saat menyampaikan isu bahwa Prabowo hanya akan berkuasa dua tahun atau bahkan bisa lebih singkat karena bisa jadi diracuni. 

Kemudian isu yang dituduhkan Connie itu turut serta dibantah oleh Ketua TKN Prabowo-Gibran.

"Faktanya, ketika Connie membawa-bawa nama tokoh tersebut, semuanya membantah dan berakhir dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik," kata Haidar

Selain itu, Haidar melihat usulan Connie menempatkan Polri di bawah kementerian cenderung bermuatan politis. 

Meskipun bukan usulan baru, ia menduga usulan kali ini ada hubungannya dengan Pemilu 2024.

"Usulan yang kental akan muatan politis dari sebagian pihak yang masih belum move on dari kekalahan mereka dalam Pilpres 2024. Pihak yang percaya Polri tidak netral dan terlibat dalam kecurangan Pemilu walaupun tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi," tutur Alwi.

Sebagaimana diketahui, sempat muncul tuduhan ketidaknetralan Polri dalam Pilpres 2024 lalu. 

Kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden memunculkan tuduhan penyalahgunaan Polri sebagai instrumen pemenangan Prabowo-Gibran.

Namun tuduhan tersebut gugur karena tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Nah, Connie merupakan salah satu sosok yang aktif melontarkan narasi kecurangan Pemilu dan dugaan ketidaknetralan Polri," kata Haidar.

Presiden Haidar Alwi Center (HAC) mengatakan saat ini Polri terus menunjukkan kinerja yang lebih baik. 

Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri di angka 76,4 persen versi Indikator Politik dan 87,8 persen versi Litbang Kompas akhir tahun 2023.

Keberhasilan Polri yang paling mencolok, kata Haidar, tercermin dari Pemilu 2024 yang berjalan aman dan damai.

"Kedudukan Polri di bawah Presiden seperti sekarang sudah sangat ideal untuk Indonesia. Tidak perlu meniru negara lain karena kita punya jatidiri bangsa. Sebagai institusi yang melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat Indonesia, seharusnya Polri diperkuat lagi, bukan malah dilemahkan," pungkasnya. (raa)