Bawaslu DKJ Bisa Akses Lebih ke Dalam Sistem KPU

Jakarta, tvOnenews.com - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Reki Putera Jaya berharap bisa akses lebih ke dalam sistem Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Hal tersebut bertujuan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih maksimal selain dari pengawasan melekat di tempat pendaftaran peserta pemilu.

"Tentu kami harus ada di dalam sistem itu. Itu sebenarnya ikhtiar yang paling maksimal bisa diupayakan, tentu ini juga ada di dalam domain pimpinan di Bawaslu RI," kata Reki dalam keterangannya, Sabtu (1/6/2024).

Dia menjelaskan ikhtiar itu tidak hanya dilaksanakan sekarang, bahkan sejak di awal Pemilu 2024.

Salah satu keterbatasan akses Bawaslu ke sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah akses ke dalam aplikasi Silon yang dikembangkan KPU khususnya bagi pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan.

"Termasuk hari ini kami di dalam Silon terbatas hanya melihat menu jumlah calon perseorangan berapa? Kemudian persentasenya berapa, MS (memenuhi syarat) berapa, TMS (tidak memenuhi syarat) berapa, sebaran berapa?," katanya.

Namun, Bawaslu tidak punya akses untuk melihat menu dokumen yang diunggah bakal pasangan calon perseorangan.

"Tapi untuk melihat menu dokumen yang diunggah itu enggak bisa," terangnya.

Padahal untuk calon perseorangan punya syarat.

"Mereka menyerahkan dukungan teknis berupa pernyataan 'Form B1 KWK', pernyataan mendukung, ditambah dengan KTP elektronik. Dua-duanya kami enggak bisa lihat," tegas Reki.

Dia juga meminta KPU agar memberikan akses lebih bagi Bawaslu ke dalam aplikasi berbasis data KPU.

"Ya kami harus ada di dalam sistem. Fungsi kami kan pengawasan. Nanti dulu soal keadilan, soal menghukum atau tidak menghukum, menegur atau tidak menegur," imbuhnya.

Bawaslu disebut penyelenggara pemilu, sama seperti KPU.

"Tugas kami itu membantu KPU supaya pelaksanaan tahapan itu berjalan dengan baik," kata Reki.

Akses yang lebih ke dalam sistem tersebut, agar dapat mencermati kelengkapan dokumen serta membantu KPU mendeteksi data-data yang tidak sesuai.

"Artinya kami juga harus ada di dalam sistem, mencermati dokumen, membantu mereka. Ketika kami mendapatkan data-data yang mungkin tidak sesuai, kami cepat langsung merekomendasikan apa yang tidak sesuai," beber dia.